Hadi Sulistyo: Harga Cabai Mahal Akibat Jalur Distribusi Panjang

DPRD Jatim, Bhirawa
Belum selesai naiknya harga telur beberapa pekan ini, masyarakat kembali dipusingkan dengan harga cabai rawit yang berada di level Rp 50-60 ribu per kilogram. Padahal harga normal cabai Rp 20-30 ribu per kilogram.
Kepala Dinas Pertanian Jatim Hadi Sulistyo menyebutkan, dari segi stok cabai rawit di Jatim mencukupi. Sepanjang 2017, harga cabai mengalami surplus. Dari jumlah produksi sebanyak 339.022 ton, kebutuhan konsumsi 46.902 ton. “Ada surplus 292.120 ton untuk produksi tahun lalu,” ujar Hadi, Senin (23/7).
Tren melimpahnya stok cabai ini, menurut mantan Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Setdaprov Jatim tersebut terus berlanjut. Pada Januari tahun ini tercatat surplus 1.852 ton. Begitu juga Maret masih mengalami surplus 2.187 ton. Kelebihan paling banyak pada April yang mencapai 20.367 ton. “Juli diprediksi mengalami surplus 13.631 ton,” sebutnya.
Kondisi tersebut juga terjadi pada produksi cabai besar. Hadi mengungkapkan untuk 2017 mengalami surplus 68.625 ton. Hal itu terus berlanjut hingga Februari yang mencapai 1.709 ton. Dan terakhir, pada Juli diprediksi stok cabai besar masih ada kelebihan 1.635 ton.
“Stok paling banyak dari Kediri dan Tuban sebagai sentra produksi cabai rawit. Sedangkan cabai besar berasal dari Jember dan Banyuwangi,” bebernya.
Lantas apa yang menyebabkan harga cabai rawit belum juga turun sejak pasca Lebaran 2018? Anggota Komisi B DPRD Jatim Noer Soetjipto menuturkan, sebenarnya harga cabai di petani hanya Rp 15 ribu per kg. Namun, dia menduga, panjangnya jalur distribusi yang menyebabkan harga cabai tak kunjung turun. “Dari petani di borong tengkulak, lalu ke pasar induk. Dari pasar induk dibeli tengkulak lagi, baru ke pasar kecil. Ini yang membuat harga mahal,” kata Noer Soetjipto.
Bahkan menurut hitungannya, dengan panjangnya jalur distribusi, selisih harga meningkat berkali lipat dari normalnya. Untuk itu, dia berharap pemprov memangkas panjangnya distribusi. Politisi Partai Gerindra ini pun berharap dari petani bisa langsung ke pasar kecil.
“Sebenarnya ada subsidi ongkos angkut, namun sayang hanya menyentuh mereka yang dengan jumlah besar. Tapi jumlah kecil belum,” tandas politisi dari Partai Gerindra ini.
Berdasar dari kenyataan ini seharusnya Pemprov Jatim mampu menggunting jalur distribusi yang ada. Di mana dari level petani bisa langsung ke pasar induk. [cty]

Tags: