Hadinudin
DPRD Jatim, bhirawa
Komisi D DPRD Jatim meminta ke Pemprov Jatim agar penanganan kekeringan dilakukan dengan sungguh-sungguh seperti membangun waduk atau embung. Mengingat yang dilakukan saat ini hanya drop air bersih di sejumlah wilayah yang justru tak menyelesaikan masalah
Anggota Komisi D DPRD Jatim, Hadinudin menegaskan bantuan drop air bersih lewat mobil di sejumlah wilayah di Jatim justru tak menyelesaikan masalah terkait kekeringan di Jatim. Mengingat hal itu tidak bisa menjangkau lahan persawahan yang notabene bisa menurunkan hasil pertanian yang ini justru bisa mengakibatkan kemiskinan.
“Seharusnya bantuan kekeringan lebih bersifat lama dan tidak parsial. Karena kekeri ngan sudah menjadi bencana tahunan. Apalagi bantuan drop air bersih lebih mahal ketimbang membuat embung. Makasudah saatnya kedepan sudah ada pembangunan waduk atau embung yang bisa mengaliri tanah pertanian,”tegas politisi asal Partai Gerindra, Rabu (8/8).
Ditambahkanya, di anggaran murni 2019 dimungkinkan untuk mengalokasikan anggaran untuk pembuatan waduk atau embung. Karena itu. Komisi D mendesak untuk pembangunan tersebut.
Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi B DPRD Jatim yang lain, Surawi. Menurut politikus asal Partai Demokrat ini jika bencana kekeringan merupakan bencana tahunan yang ada di sejumlah wilayah di Jatim. Pembangunan embung dan waduk menjadi solusi jitu untuk mengatasi kekeringan. Dimana diketahui ada sejumlah wilayah di Jatim seperti Lamongan, Bojonegoro sering dilanda banjir saat musim hujan dan kekeringan saat musim kemarau.
“Namun saat ini APBD Jatim tidak mencukupi untuk membangun sejumlah waduk. Dan pemeribtah sudah menyurati pusat agar membantu pembangunannya. Tapi sayang hingga kini belum ada kucuran dana dari APBN karena memang kondisinya juga tak memungkinkan. Untuk itu APBD 2019 diupayakan mengalokasikan bangunan waduk atau embung atau sumur bor dengan catatan bukan wilayah bebatuan,”paparnya optimis. [cty]
