Ketua Bawaslu Haidar Munjib saat menghadap Bupati Saiful Ilah meminta bantuan kantor. [achmad suprayogi/bhirawa]
Sidoarjo, Bhirawa
Dianggap kurang layak untuk penanganan sengketa, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Sidoarjo membutuhkan kantor yang layak dan representative untuk kinerjanya. Terutama ruang sidang untuk sengketa Pemilu.
Kebutuhan kantor disampaikan Ketua Bawaslu Sidoarjo, Haidar Munjid, saat audensi dengan Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah yang didampingi Kepala Bakesbang Pol dan Kasat Pol PP di ruang transit Pendopo Delta Wibawa, Rabu (3/10) kemarin. ”Kami (Bawaslu) butuh kantor yang lebih representatif, terutama untuk menangani sengketa Pemilu,” terang Haidar.
Haidar menjelaskan, kantor Bawaslu yang ada saat ini sudah tidak representatif lagi. Saat jumlah komisioner Bawaslu hanya tiga orang, kondisinya sudah kewalahan untuk menggelar sidang sengketa Pemilu. Padahal, saat ini jumlah komisioner Bawaslu Sidoarjo menjadi lima orang. ”Kalau sekarang jumlah komisionernya menjadi lima orang, kantor lama itu justru malah semakin tak representatif lagi untuk bekerja dan menangani sengketa Pemilu,” katanya.
Saat ini, lanjut Haidar, dalam Pemilu 2019 mendatang, seluruh sengketa Pemilu bakal diselesaikan di tingkat Bawaslu Daerah tingkat II. Maka Bawaslu Sidoarjo membutuhkan kantor yang lebih memadai dan representatif. ”Kalau ada sengketa Pemilu, bisa kami diselesaikan dengan baik. Kami juga enak menggelar sidang dan menentukan putusan sengketa,” tegasnya.
Sedangkan salah satu gedung yang diharapkan Bawaslu Sidoarjo sebagai gedung baru sesuai pengajuan dan permohonannya pinjam pakai gedung Autis Center di depan kantor Bawaslu Sidoarjo. Rencananya, Bawaslu akan mengirim surat pinjam pakai untuk gedung baru itu. ”Gedung Autis Center itu kini kosong. Ruangannya juga cukup representatif dan baik. Kami bakal ajukan pinjam pakai gedung itu,” ungkapnya.
Selain itu, saat bertemu Bupati Sidoarjo itu, Haidar juga mengajukan pinjam pakai dua Mobil Dinas (Mobdin) untuk operasional Bawaslu. Alasannya, empat Mobdin Bawaslu saat ini bakal ditarik Bawaslu Propinsi Jatim. ”Kami butuh mobil operasional, untuk aktivitas dan mobilitas kami sehari-hari,” paparnya.
Sementara menanggapi permohonan itu, Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah langsung merespon permintaan Bawaslu Sidoarjo itu. Pihaknya menginstruksikan Bagian Aset untuk segera menindaklanjuti sejumlah permintaan Bawaslu Sidoarjo itu. [ach]
