Haji Tertunda (lagi)

foto ilustrasi

Pelaksanaan wukuf haji tahun 1442 Hijriyah akan tetap dilaksanakan, dengan kuota 60 ribu jamaah. Sebanyak 45 ribu diantaranya sebagai “jatah” muslim di luar Arab Saudi. Walau telah ditingkatkan 600%, namun terasa sangat terbatas. Hanya sekitar 2,5% dari kuota normal sebelum pandemi. Calon jamaah haji hanya khusus warga Arab Saudi, ditambah warga negara asing yang dikirim dari seluruh dunia. Seluruhnya harus lolos tes kesehatan, dan karantina, yang berlaku sebelum dan sesudah ibadah haji.

Pembatasan jumlah calon jamaah haji berkait wabah pandemi CoViD-19. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi (KSA) mengumumkan pelaksanaan ibadah haji dengan persyaratan protokol kesehatan (Prokes) sangat ketat. Tidak sembarang negara bisa mengirim delegasi haji. Melainkan yang telah mampu mengendalikan pandemi. Tak terkecuali negara-negara anggota OKI (Organisasi Konferensi Islam) yang belum bisa mengendalikan wabah CoViD-19.

Pemerintah Kerajaan Arab Saudi (KSA) telah merilis daftar 11 negara yang warganya boleh memasuki Arab Saudi. Ironisnya, hanya terdapat satu negara anggota OKI (yakni, Uni Emirat Arab). Sedangkan negara-negara mayoritas muslim belum diperkenankan. Termasuk Mesir, Turki, Lebanon, Pakistan, dan Indonesia, juga masih ditolak memasuki Arab Saudi. Termasuk untuk kepentingan umroh, dan haji. Sebelumnya, sejak 3 Pebruari 2021 Pemerintah KSA telah merilis “daftar merah” terdiri dari 20 negara.

Namun 11 negara telah dinyatakan boleh mengunjungi Arab Saudi. Didominasi Eropa (termasuk Italia), Amerika, dan Jepang. Seluruhnya hanya memiliki kuota haji sangat terbatas. Sedangkan negara yang masih terlarang memasuki Arab Saudi (Indonesia, Pakistan, Turki, dan Mesir) merupakan 4 negara dengan kuota haji terbesar di dunia. Juga mengirim jutaan jamaah yang biasa melaksanakan umroh setiap bulan.

“Daftar merah” bisa berubah setiap saat. Bisa bertambah, bisa berkurang. Misalnya, konon Malaysia, dan India, telah masuk “daftar merah” yang terbaru. Sesuai informasi yang diterima otoritas Kesehatan, dan Komite Haji pemerintah KSA. Tetapi perubahan sangat berbatasan dengan waktu persiapan haji. Terutama urusan akomodasi, khususnya pemondokan (dan katering), serta penerbangan (rute Indonesia – Arab Saudi, pergi dan pulang).

Akomodasi selama di Arab Saudi, juga terbagi dalam dua tempat, Makkah dan Madinah. Khusus di Makkah, selain pemondokan, juga diperlukan tenda besar (dalam jumlah banyak) untuk pelaksanaan Wukuf di padang Arafah. Namun persiapan paling penting, adalah perlindungan keamanan dan keselamatan JCHI selama di Arab Saudi. Persyaratan Prokes sesuai standar WHO (World Health Organization) untuk perjalanan luar negeri, juga tidak mudah. Diperlukan karantina 2 kali (masing-masing 14 hari).

Perlu karantina di tempat embarkasi, serta pada kota tujuan di luar negeri. (sekitar bandara di Riyadh, dan Madinah). Sehingga diperlukan waktu lebih panjang untuk melaksanakan haji tahun (1442 H) ini. Namun mirip seperti tahun (1441 H) lalu, sampai awal Juni 2020, pemerintah KSA belum memberi kepastian. Indonesia secara resmi tidak memberangkatkan jamaah calon haji (JCH). Karena keterbatasan waktu.

Indonesia secara lex specialist, memiliki payung hukum ke-haji-an, berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Secara khusus disebutkan pembinaan aspek kesehatan. Dalam pasal 32 ayat (2), dinyatakan, “Menteri bertanggung jawab terhadap pembinaan kesehatan Jemaah Haji sebelum, selama, dan setelah melaksanakan Ibadah Haji.”

Aspek keselamatan jiwa, menjadi syarat utama “kewajiban” haji. Selain kemampuan fisik. Berdasar ajaran agama, ibadah haji menjadi “tidak wajib,” manakala keselamatan dan keamanan jiwa tidak terjamin. Dalam sejarah ke-haji-an, beberapa kali ibadah haji tidak diselenggarakan, karena wabah penyakit.

——— 000 ———

Rate this article!
Haji Tertunda (lagi),5 / 5 ( 1votes )
Tags: