Hak Warga Ber-KTP

e-ktp (1)PELAKSANAAN proyek e-KTP terus menuai permasalahan teknis maupun prosedur. Sampai pula terindikasi korupsi melibatkan pejabat di Kementerian Dalam Negeri. Kenyataannya, mengurus KTP makin sulit dan membutuhkan waktu lebih lama (sampai 3 bulan). Kegaduhan administrasi kependudukan semakin berkepanjangan manakala pemerintah pusat mengambil-alih penerbitan KTP melalui proyek nasional. Siapa berkewajiban mencetak dan mendistribusikan KTP?
Berdasarkan UU Nomor  24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Perubahan terhadap UU Nomor 23 tahun 2006), dinyatakan sebagai kewajiban pemerintah. Tidak tanggung-tanggung, kewajiban pemerintah bukan sekadar diatur dalam norma (batang tubuh) UU. Melainkan diatur dalam klausul “menimbang.” Artinya, kewajiban pemerintah itu diakui secara filosofis (melekat sejak awal) sebagai amanat UUD).
Jika dirunut berdasar UU Administrasi Kependudukan, urusan KTP menjadi domain Pemerintah Kabupaten dan Kota. Pasal 7 ayat (1) “Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab  menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan ….” Pasal 7 ayat (1) huruf b, tugas Pemkab dan Pemkot adalah membentuk instansi pelaksana.
Selanjutnya Pada pasal 8 ayat (1) huruf c, dinyatakan, bahwa instansi pelaksana itulah yang berkewajiban mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan. Siapa itu instansi pelaksana? Juga sudah diatur definisinya pada pasal 1 (Ketentuan Umum) angka ke-7.  Yakni, “Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang  melaksanakan  pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.”
Jadi, pencetakan, penerbitan dan pendistribusian KTP merupakan domain  “milik” Pemerintah Kabupaten dan Kota. Mengapa pemerintah pusat (Kementerian Dalam Negeri) mengambil-alih? Wallahu a’lam bis-shawab. Boleh jadi itulah yang menyebabkan Kementerian Dalam Negeri merasa perlu meng-evaluasi pencetakan e-KTP. Evaluasinya berupa penghentian pencetakan e-KTP selama dua bulan (dibuka lagi bulan Pebruari 2015).
Tapi dengan penghentian itu proses pengurusan KTP akan semakin “mengular” antrean lebih panjang. Karena itu beberapa Pemerintah Kabupaten dan Kota (serta Pemerintah Propinsi) ngeluruk Kemendagri. Selama ini masih jutaan warga Jawa Timur yang seharusnya telah berhak memiliki KTP tetapi belum menerima KTP. Walau sudah melakukan perekaman di Kelurahan, atau  tempat lain (fasilitas publik dengan supervisi Dinas Kependudukan).
Tak mudah menerima e-KTP meski sudah melakukan perekaman. Dibutuhkan waktu (menunggu) sampai sekitar 3 bulan. Sampai memperoleh panggilan dari Kelurahan untuk pengambilan yang sudah jadi. Konon, karena lamanya menunggu itu, beberapa pihak memalsukan e-KTP, terutama untuk warga eks WNA, atau etnis tertentu. Konon lagi, e-KTP palsu dibuat di Tiongkok dan Perancis.
Pelaksanaan program e-KTP masih terus menambah permasalahan. Selain efektifitas kegunaannya (yang konon dijanjikan multi-fungsi), proses pencetakannya pun masih terpusat (di Jakarta). Seolah-olah program itu pure proyek milik pemerintah pusat (Kementerian Dalam Negeri). Program ini merupakan langkah mundur ke-KTP-an yang sebenarnya sudah biasa dilayani di tingkat desa/kelurahan. Maka, prinsip desentralisasi KTP menjadi tercederai.
Itulah yang menyebabkan kekisruhan pembuatan e-KTP, sampai terselipnya hak 5,9 juta penduduk Jawa Timur. Karena sifatnya yang sentralistik, proyek e-KTP tidak bisa selesai sesuai jadwal (April dua tahun lalu). Bahkan sampai akhir tahun ini, e-KTP semakin tak menentu. Di Jawa Timur, capaiannya (jika benar) sampai akhir Oktober masih sekitar 82% dari total 32 juta wajib KTP. Masih ada tunggakan sekitar 5,5 juta kartu. Jika ditambah yang terselip dan antrean baru, tunggakannya lebih dari 10 juta KTP.
E-KTP merupakan proyek nasional dengan nilai investasi sebesar Rp 5,8 triliun. Untuk setiap e-KTP diharga sekitar Rp 34 ribu. Terkesan sangat mahal, walau perangkat rekamnya bisa digunakan berkelanjutan (dalam APBN sebagai Belanja Modal). Ujung-ujungnya, KPK menetapkan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebagai tersangka kasus e-KTP.

                                                                                         ———– 000 ————-

Rate this article!
Hak Warga Ber-KTP,5 / 5 ( 1votes )
Tags: