Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia Cabang Lamongan mengikuti Halal bi Halal dan diskusi virtual zoom yangcdi selenggarakan PWI Jawa Timur dan diikuti oleh sejumlah pengurus PWI di daerah lainya. [Alimun Hakim/Bhirawa]
Pesan penting disampaikan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Jawa Timur Ainur Rohim saat Halal Bi Halal secara virtual yang di ikuti oleh Pengurus PWI di seluruh wilayahnya.
Pesan penting itu tidak lain adalah perihal para pelaku media massa atau wartawan yang saat ini juga menjadi bagian masyarakat yang terdampak akibat adanya pandemi global.
Terdampaknya industri Pers itu membuat pimpinan PWI Jatim Ainur Rohim bergegas memberikan himbauan di internalnya atau kepada para jurnalis yang tergabung di organisasi PWI dimanapun berada agar tetap menjaga kesehatan dan marwah organisasi.
“Tentu hal yang paling penting pertama adalah soal kesehatan dan jangan sampai karena pandemi Covid – 19 ini ,membuat teman – teman berlaku yang tak profesional lagi atau keluar jalur dari kode etik jurnalistik,” terang Ainur Rohim, Selasa (9/6).
Pada Halal Bi Halal yang dibarengi dengan diskusi tersebut juga menguraikan sikap pemerintah yang dinilai tidak hadir dalam upaya menyelamatkan industri Pers dan para pelakunya yang setiap hari menyajikan berita.
Padahal, industri Pers tiada henti – hentinya membantu pemerintah daerah hingga pusat dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat akan pentingnya pencegahan hingga memberikan pendidikan kepada masyarakat terkait virus Covid-19.
Apalagi di tambah perlakuan pemerintah yang tidak adil terlihat di masa pandemi, dimana perusahaan – perusahaan yang bergerak di bidang lain mendapatkan perhatian dari pemerintah sementara industri Pers terabaikan.
“Pemerintah tidak hadir dalam upaya menyelamatkan industri Pers dan temen temen wartawan. Padahal sejak adanya wabah virus ini kita sudah membantu dan mendidik masyarakat dengan memberitakan upaya-upaya pencegahan Covid-19,” tegas Dewan Kehormatan PWI Jatim Joko Tetuko.
Justru, lanjut Joko, perilaku tak seimbang terjadi pada Covid ini. Perusahaan-perusahaan non industri Pers mendapatkan perhatian. “Inilah yang saya bilang bahwa pemerintah tidak hadir untuk menyelamatkan kondisi Pers,” tandasnya.
Bahkan, Joko Tetuko membandingkan di era Orde Baru, meskipun terjadi krisis, saat itu industri Pers masih mendapatkan perhatian berupa subsidi 10 sampai 50 persen untuk kebutuhan cetak.
“Kasusnya sangat beda dengan masa orde baru.Perusahaan pers yang terdampak krisis pada waktu itu mendapatkan subsidi untuk biaya bahan dasar kertas,” pungkasnya.
Dengan diskusi yang di lakukan secara virtual tersebut, seluruh perangkat PWI Jatim bersepakat untuk mendorong kepada pemerintah, baik di tingkatan Daerah, Provinsi maupun Pusat agar tetap bersinergi dengan perusahaan pers dan hadir untuk membantu kesulitan yang di alami akibat pandemi. [aha]
