Calon Wawali Probolinggo nomor urut 4 Moch. Soufis Subri kunjungi Pasar Pohsangit Kidul.(Wap)
Probolinggo, Bhirawa
Tim Handal-Brilian yang baru melakukan kampanye , Sabtu (17/2), menyasar dua pasar di Kecamatan Kademangan dan sebuah pabrik tahu di Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo.
Dalam kesempatan kampanye ini Paslon nomor 4 tersebut diwakili calon wakil wali kotanya, Moch. Soufis Subri. Ada dua pasar dan sebuah pabrik tahu yang didatangi. Yakni, Pasar Pohsangit Kidul dan Pasar Jrebeng Kidul.
“Memang betul kami baru kampanye pada hari kedua. Tapi, tidak ada yang perlu dikejar. Tetap seperti biasa,” ujar Moch. Soufis Subri.
Selain berupaya memperkenalkan sosok pasangan calon nomor 4, Subri juga memperhatikan kondisi pasar yang dikunjungi. Menurutnya, kondisi pasar itu tidak layak. “Perlu ada perbaikan serta penataan. Seperti di Jakarta, tempat berdagang sudah dipastikan siapa yang berdagang di sana,” ujarnya.
Selain Subri, kemarin tiga paslon lain juga berkampanye di tempat berbeda. Berdasarkan data dari KPU Kota Probolinggo, paslon nomor 1 Suwito-Fery berkampanye di Kecamatan Wonoasih; paslon nomor 2 Fernanda-Iwan berkampanye di Kecamatan Kademangan. Sedangkan, paslon nomor 3 Syamsu Alam-Kulup Widyono berkampanye di Kecamatan Kanigaran.
Perang melawan politik uang dan isu SARA didengungkan di Probolinggo yang akan menggelar pilkada serentak 2018. Di Kabupaten Probolinggo, Panwaslih setempat menggelar deklarasi tolak politik uang dan politisasi SARA di Alun-alun Kraksaan. Acara itu juga diikuti perwakilan tim sukses HATI dan MMC, perwakilan Polres Probolinggo, dan Forkopimda setempat.
Zaini Gunawan, ketua Panwaslih setempat mengatakan, politik uang dapat menjerumuskan pada tindakan korupsi. Sementara politisasi isu SARA bisa memecah persatuan.
Wakapolres Probolinggo Kompol Hendy Kurniawan mengatakan, ukuran kesuksesan pilkada bukan dari siapa yang terpilih. Namun, dari proses keterpilihannya juga.
“Yang terpilih bisa diterima rakyat, siapa yang terpilih kita semua dukung,” ajaknya.
Di Kota Probolinggo, Panwaslih setempat meminta komitmen bersama berbagai pihak untuk memerangi politik uang dan politisasi SARA. Deklarasi pun digelar, empat paslon wali kota – wakil wali kota Probolinggo pun menandatangani kesepakatan bersama serta deklarasi untuk tidak melakukan politik uang.
“Kami melihat money politics atau politik uang masih cukup tinggi, terutama saat pilkada. Hal ini disinyalir menjadi penyebab maraknya kasus OTT kepada kepala daerah karena harus membiayai pelaksanaan pilkada yang tinggi,” ujar Suef Priyanto, ketua Panwaslih Kota Probolinggo.
Untuk menekan maraknya politik uang, Panwaslih menggandeng organisasi kepemudaan di kota untuk memberikan pendidikan politik kepada warga agar menolak politik uang. “Selain itu, kami juga menggandeng paslon untuk berkomitmen tidak melakukan politik uang,” tambahnya.(Wap)
