Hanya 37 Persen Lulusan SMA Jatim Lanjutkan Kuliah

Prof Dr Warsono

Dindik Jatim, Bhirawa
Harapan agar lulusan SMA dapat melanjutkan jenjangnya ke perguruan tinggi (PT) masih menjadi PR serius bagi Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur. Hal ini menyusul rendahnya angka lanjut kuliah bagi lulusan SMA di Jatim yang mencapai 37 persen.
Ketua Dewan Pendidikan Jatim Prof Warsono mengatakan, lulusan SMA tidak melanjutkan ke PT perlu dikaji serius. Bisa jadi, karena kuota PT terbatas, sehingga tidak bisa menampung semua lulusan SMA. Atau biaya kuliah di PT juga mahal, sehingga tidak semua lulusan SMA memiliki biaya untuk kuliah.
Menurut dia, pemerintah sesungguhnya telah berusaha untuk memenuhi target peningkatan jumlah SMK. Namun menambah SMK baru untuk menambah daya tampung peserta didik bukan hal yang mudah. Sebab, biaya untuk operasional pendidikan SMK lebih mahal dari SMA. Hal itu meliputi, sarana dan prasarana, penyediaan bengkel dan guru produktif. ”Semua itu membutuhkan biaya yang cukup besar,” ujar Prof Warsono, Kamis (24/11).
Terkait banyaknya lulusan SMA yang tidak melanjutkan ke PT, Prof Warsono menjelaskan, ada tiga yang perlu diperhatikan. Yaitu akademik education, vocational education dan professional education. “Nah, SMA lebih ke akademik education, yang harapannya memang melanjutkan ke perguruan tinggi. Sedangkan SMK itu kearah vacational education,” ujar mantan Rektor Unesa tersebut.
Sementara itu, Kepala Dindik Jatim Wahid Wahyudi, pembatasan pendirian SMA baru berkaca pada lulusan SMA di Jatim yang melanjutkan ke perguruan tinggi baru 37%. Sementara 63% lainnya memilih tak melanjutkan.
“Masalahnya banyak lulusan SMA tidak memiliki kompetensi keahlian. Sehingga akan kesulitan dalam mencari peluang kerja. Kondisi ini berbeda dengan lulusan SMK yang lebih siap. Kondisi ini lah yang membuat Jatim membuat pembatasan,” jelasnya.
Hal lain terkait mengejar target sesuai RPJMD Jatim. Gubernur mempunyai target bahwa persentase antara SMA SMK perbandingannya 30 : 70. Sementara saat ini kondisinya, SMK di Jatim baru 58%. Sementara untuk SMA jumlahnya masih 42%. ”Tapi ini bukan moratorium. Hanya pembatasan,” paparnya.
Artinya SMA baru boleh berdiri. Tapi dengan syarat – syarat tertentu. Seperti SMA itu merupakan boarding school dan telah memiliki kegiatan belajar mengajar paling sedikit dua tahun pelajaran atau dua angkatan dan paling sedikit memiliki 60 Siswa.
Tak hanya itu, SMA itu juga memiliki program wajib kewirausahaan atau keterampilan yang diberikan untuk peserta didik di luar jam pelajaran dan di bawah naungan Yayasan yang memiliki pendanaan memadai dalam penyelenggaraan pendidikan SMA.
“Dan telah menyediakan sarana dan prasarana belajar sesuai standar pelayanan minimal pendidikan,” paparnya.
Yayasan itu juga harus memiliki penyelenggaraan pendidikan di bawah jenjang menengah (bertingkat TK, SD, dan SMP) yang sudah meluluskan peserta didik paling sedikit satu kali lulusan. [ina.fen]

Tags: