Pendidikan gratis yang dijanjikan melalui program Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) Dindik Jatim hanya mampu menyasar 52.690 peserta didik. Persentasenya sangat kecil, hanya 4,5 persen dari total siswa yang kini duduk di bangku SMA/SMK.
Dianggarkan Rp 41 Miliar, Satu Siswa Dijatah Rp 65 Ribu per Bulan
Dindik Jatim, Bhirawa
Kesempatan menikmati pendidikan gratis bagi siswa dari keluarga tidak mampu tampaknya akan semakin sempit. Khususnya untuk jenjang SMA/SMK yang telah beralih pengelolaan di Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim. Minimnya anggaran dan tingginya jumlah peserta didik menjadi penyebab utama.
Secara keseluruhan, ada 1.151.857 peserta didik SMA/SMK yang tercatat dalam Neraca Pendidikan Daerah (NPD) Kemendikbud. Sementara pendidikan gratis yang dijanjikan melalui program Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) Dindik Jatim hanya mampu menyasar 52.690 peserta didik. Persentasenya sangat kecil, hanya 4,5% dari total siswa yang kini duduk di bangku SMA/SMK.
Kepala SMKN 2 Surabaya Djoko Pratmodjo menuturkan, selama ini setiap tahun di sekolahnya telah menerima siswa dari keluarga tidak mampu antara 8 – 10% dari total kuota yang ada. Hal itu juga berlaku di SMA/SMK negeri lainnya di Surabaya. Karena itu, nasib siswa yang semula dijaring melalui jalur mitra warga Surabaya terus dibahas. “Akan tetap diberi keringanan. Bisa gratis, bisa juga tidak. Tapi rencananya kita tetap berusaha untuk menggratiskan SPP-nya,” terang Djoko dikonfirmasi, Minggu (15/1).
Djoko memastikan, siswa mitra warga yang direkrut setiap musim Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) selalu melewati proses seleksi yang ketat. Baik secara administratif maupun ke lapangan. “Nanti akan kita verifikasi lagi apa kondisinya (ekonomi) lebih baik atau tetap seperti dulu,” tutur dia.
Sementara itu, Kepala Dindik Jatim Dr Saiful Rachman mengungkapkan, total anggaran untuk BKSM mencapai Rp 41 miliar. Sasarannya akan diberikan untuk 22.810 peserta didik SMA dan 29.880 peserta didik SMK. Menurutnya, BKSM menjadi salah satu dari empat program prioritas Dindik Jatim yang menelan anggaran hingga Rp 566,9 miliar atau 76,29% dari total anggaran Dindik Jatim sebesar Rp 743,1 miliar.
Dengan nilai anggaran sebesar Rp 41 miliar setahun, maka setiap siswa hanya akan mendapat anggaran Rp 780 ribu per tahun atau Rp 65 ribu per bulan. Nilai tersebut setara dengan nilai SPP SMA yang tercantum dalam SE Gubernur di sejumlah daerah, seperti Bangkalan, Situbondo dan Ponorogo. Saiful menegaskan, SE Gubernur tentang SPP hanya akan berlaku bagi siswa dari keluarga yang mampu. ” Jadi yang miskin akan tetap gratis dikaver oleh provinsi,” kata dia.
Total kuota BKSM yang disiapkannya tidak akan diberlakukan sistem kuota untuk setiap daerah. Melainkan, siswa yang tidak mampu secara otomatis akan menjadi prioritas untuk mendapat bantuan. “Kalau ada kita cek benar. Miskin tapi HP-nya dua,” ujar mantan Kepala Badan Diklat Jatim itu.
Terpisah, anggota Komisi D DPRD Surabaya Reni Astuti mengungkapkan Pemkot Surabaya tahun ini tidak menganggarkan bantuan khusus untuk siswa miskin. Melainkan tetap menganggarkan bantuan untuk pendidikan menengah sebesar Rp 180 miliar yang sudah dievaluasi gubernur dan tidak bisa dicairkan. “Dana itu bisa dicairkan dengan ketentuan hukum yang baru. Boleh melalui mekanisme Mendahului Perubahan Anggaran Keuangan (MPAK),” katanya.
Di Surabaya, kata dia, ada sekitar 122 ribu siswa SMA/SMK. Asumsinya, lima persen di antaranya merupakan siswa dari keluarga tidak mampu sesuai dengan jumlah siswa mitra warga. Jumlah itu bisa ditambah 5% siswa di luar mitra warga yang dimungkinkan masih ada. Sehingga, jumlah siswa miskin diasumsikan ada 12 ribu siswa. “Siswa ini tetap harus mendapat perhatian dengan baik,” pungkas Reni. [tam]
