Hanya Dianggarkan Rp17 Juta, 11 Pasar Daerah di Kota Probolinggo Direnovasi

Pemelihara pasar segera dilaksanakan pemkot Probolinggo.[wiwit agus pribadi/bhirawa]

Kota Probolinggo, Bhirawa.
Anggaran pemeliharaan untuk 11 pasar daerah di Kota Probolinggo, memang sangat minim. Namun anggaran itu merupakan pengajuan dari UPT Pasar. Anggaran untuk pembangunan Pasar Baru berada di bawah kewenangan Dinas PUPR-Perkim. Sedangkan, untuk pasar lain, pihaknya masih akan mengajukannya. Hal ini diungkapkan Kepala DKUPP Kota Probolinggo Fitriawati, Senin (1/3).

Terkait masalah anggaran pemeliharaan pasar yang minim, Fitri mengatakan, pengajuan anggaran itu merupakan usulan dari UPT Pasar. “RKA kan sudah diplot untuk biaya operasional UPT Pasar. Yang merancang adalah UPT Pasar. Nanti akan kami usulkan penambahan di P-APBD 2021. Akan ditambah lagi, sementara anggaran itu dimaksimalkan untuk pembenahan di Pasar Baru yang bocor itu,” ujarnya.

Fitri mengatakan, perbaikan Pasar Baru, terutama yang bocor, telah dilakukan sejak 2020. Namun terkendala dengan terbatasnya anggara, sehingga belum semua bisa diperbaiki. Diketahui, sejumlah pedagang Pasar Baru Kota Probolinggo mengeluh. Sebab, kondisi tempatnya berjualan bocor. Tidak hanya saat hujan, ketika hujan reda, sebagian mereka juga harus menerima tetesan air sisa-sisa air hujan dari talang yang bocor. Mendapati kebocoran ini, sejumlah pedagang memasang terpal secara mandiri.

Minimnya anggaran pemeliharaan 11 pasar daerah di Kota Probolinggo, menjadi perhatian serius Komisi II DPRD Kota Probolinggo. Sebab, 11 pasar yang menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) ini hanya dianggarkan Rp 17 juta per tahun.

Minimnya anggaran ini mendapat kritik pedas dari sejumlah anggota Komisi II dalam rapat dengar pendapat dengan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian (DKUPP) Kota Probolinggo, kemarin. Seperti diutarakan anggota Komisi II, Tri Atmojo Adib Susilo.

“Anggaran pemeliharaan 11 pasar hanya Rp 17 juta. Ini menjadi kontradiksi karena pasar memiliki kontribusi besar terhadap PAD. Tetapi perhatiannya minim dengan anggaran pemeliharaan hanya Rp 17 juta. Jangan sampai pasar dianaktirikan,” ujarnya. Ia juga mengingatkan, jika pemerintah berkewajiban melakukan pemeliharaan pasar.

Anggota Komisi II Zainul Fatoni menilai, ada ketimpangan dalam perlakukan program Pemkot Probolinggo. Di satu sisi berusaha meningkatkan pelayanan kesehatan dengan membangun RSUD baru. “Namun di sisi lain membiarkan kondisi Pasar Baru yang merupakan wajah kota dengan kondisi kumuh. Salah satunya dibuktikan dengan anggaran perbaikan Rp 17 juta untuk 11 pasar,” tuturnya.

Kritik tidak kalah pedasnya disampaikan Anggota Komisi II, Hamid Rusdi. “Dalam proses penganggaran dengan Banggar (Bandan Anggaran) jangan langsung bilang sesuai saja. Ini masuk akal tidak anggaran Rp 17 juta untuk pemeliharaan 11 pasar. Berarti per hari berapa?” ujar politisi Gerindra ini.

Ia mengatakan, secara prosedur tidak bisa menyalahkan kepala DKUPP saat ini. Karena proses penganggaran dilakukan sebelum dia dilantik. Mengenai anggaran yang ideal untuk pemeliharaan pasar, Wakil Ketua Komisi II Heru Estiadi mengatakan, perlu perhitungan lebih detail mengenai kondisi pasar di Kota Probolinggo. “Seperti Pasar Baru, yang menjadi prioritas adalah yang bocor-bocor. Tinggal masalah kebersihan,” jelasnya.

Setelah sekitar satu setengah jam rapat, Komisi II merekomendasikan agar DKUPP meningkatkan anggaran untuk pemeliharaan pasar. Serta, meminta anggaran Rp 17 juta yang sejatinya untuk 11 pasar, hendaknya diprioritaskan untuk 1 pasar. Yakni, Pasar Baru. “Terutama untuk mengatasi kebocoran-kebocoran di Pasar Baru,” tambah Wakil Ketua Komisi II Heru Estiadi, membacakan rekomendasinya.[wap]

Tags: