Hanya SMK Islam 1 Blitar Terapkan K-13

SMK Islam 1 Kota Blitar satu-satunya sekolah di Kota Blitar yang sudah menerapkan K-13. [Hartono/Bhirawa]

SMK Islam 1 Kota Blitar satu-satunya sekolah di Kota Blitar yang sudah menerapkan K-13. [Hartono/Bhirawa]

Kota Blitar, Bhirawa
Hingga kini hanya satu Sekolah Menengah Kejuruan (SM) di Kota Blitar yang sudah menggunakan Kurikulum 2013, yakni SMK Islam 1 Blitar. Diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar, M Sidik, dari seluruh sekolah yang ada di Kota Blitar tingkat SMK, hanya SMK Islam 1 Blitar yang sudah menerapkan Kurikulum 2013 sejak kurikulum tersebut diberlakukan. “Di Kota Blitar yang sudah menerapkan K 13 hanya SMK Islam 1 Kota Blitar saja,” kata M Sidik.
Ditambahkan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Blitar, Samsul Hadi, yang menyebabkan sejauh ini masih ada satu Sekolah Menengah Kejuruan yang menggunakan kurikulum 13, karena merupakan instruksi dari Balitbang yang diberikan SK mengenai sekolah mana yang diputuskan untuk menggunakan Kurikulum 13.
“SMK Islam salah salah satu sekolah yang ada di Kota Blitar yang sudah menggunakan kurikulum 13 dan dianggap sebagai sekolah mandiri serta sudah termasuk dalam kriteria yang ditentukan oleh pihak Balitbang,” jelasnya Samsul Hadi.
Selain itu diakuinya sebagian besar Sekolah Menengah Kejuruan yang ada di Kota Blitar sudah siap menggunakan Kurikulum 13, hanya saja masih menunggu instruksi lanjutan dari Balitbang Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. “Sampai saat ini kami masih menunggu intruksi dari Pusat, dari Sekolah kejuruan yang ada di Kota Blitar sudah siap melaksanakan K 13,” ujarnya.
Wakil Ketua DPRD Kota Blitar, Totok Sugiarto juga berharap kepada Pemkot Blitar khususnya Dinas Pendidikan untuk menjaga kualitas dan mutu hasil pendidikan di tingkat SMK. Karena selain siap kerja, SMK merupakan satu-satunya sekolah yang terampil sesuai dengan keahlian yang diinginkan oleh para siswa.
“Jadi seperti adanya kurikulum K 13 atau kurikulum yang baru lagi, seharusnya semua sekolah siap melaksanakannya dan Pemkot harus bisa memfasilitasinya. Karena ini juga menyangkut kualitas generasi bangsa atas hasil pendidikan di tingkat SMK,” katanya.
Di sisi lain, pihaknya juga meminta Dinas Pendidikan tidak sekedar melaksanakan aturan dari pusat untuk melangkah teknis kurikulum. Sebab seperti penerapan K 13, semua belum terlaksana sudah dihentikan dan dievaluasi oleh Pusat.
Namun tidak ada kejelasan menggunakan kurikulum mana yang harus diterapkan oleh masing-masing sekolah. “Akibatnya materi dan hasil yang diberikan masing-masing sekolah bisa saja tidak sama. Sehingga bisa saja akan berdampak pada hasilnya yang juga tidak sama,” imbuhnya. [htn]

Tags: