Hapus Investasi Miras

Presiden Jokowi telah menghapus izin investasi minuman keras dalam Perpres (Peraturan Presiden) tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Maka investasi untuk pabrik minuman keras masuk kategori “daftar negatif” (tertutup). Sedangkan pabrik minuman keras ber-alkohol yang terlanjur beroperasi (sejak lama), tetap boleh berproduksi. Pencabutan izin investasi minuman keras (miras) setelah mendengar berbagai saran tokoh agama, dan usulan daerah.

Perpres Nomor 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, di-inisiasi oleh Badan Koorinasi Penanaman Modal (BKPM). Diharapkan dapat meningkatkan daya saing investasi dan pengembangan. Namun memperoleh kritisi (penolakan keras) tokoh agama, dan tokoh daerah. Selain dianggap sebagai perusak mental secara sistemik (karena pabrik miras dilegalkan), juga dianggap “diskriminatif” terhadap daerah tertentu. Tidak sesuai asas pembentukan undang-undang (UU).

Secara lex specialist, UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, telah mengatur tacara penerbitan regulasi. Pada pasal 6 ayat (1), dinyatakan, setidaknya, setiap materi peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas “ke-Indonesia-an.” Yakni, kebangsaan, ke-nusantara-an, dan bhinneka tunggal ika. Sedangkan dalam lampiran Perpres Nomor 10 tahun 2021, investasi modal baru miras di-khusus-kan pada daerah tertentu.

Daerah tujuan investasi baru miras yang dimaksud dalam lampiran III Perpres Nomor 10 tahun 2021, adalah Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Utara, dan Papua. Seluruh masyarakat memahami, bahwa ke-empat daerah merupakan kawasan minoritas muslim. Terasa kuat kesan, menghindari tudingan ke-haram-an miras (dalam bahasa ajaran Islam disebut khamar). Minuman khamar terlarang keras. Bahkan dianggap sebagai “induk” perbuatan kejahatan, dan kenistaan.

Menenggak miras, akan menyebabkan kehilangan kesadaran diri, dalam posisi lemah. Dalam jangka panjang, pasti akan kehilangan daya pikir. Sekaligus merusak jarigan organ utama dalam tubuh (pankreas, hati, lambung, jantung, dan otak). Berdasar catatan WHO (World Health Organization, organisasi kesehatan dunia dibawahkan PBB), koran jiwa sebanyak 3,3 juta orang akibat minuman keras.

Berdasar fakta di berbagai daerah, secara asas hukum eksternalitas mewajibkan campur tangan pemerintah. Maka pemerintah (dan daerah) berkewajiban setidak-tidaknya menerbitkan payung hukum, termasuk Peraturan Daerah (Perda) tingkat kabupaten dan kota. Inovasi payung hukum pernah dilakukan oleh MA (Mahkamah Agung). Yakni, melalui putusan perkara Mahkamah Agung Nomor 42, tertanggal 18 Juni 2013. Isi amar-nya, pemerintah daerah diperintahkan segera membentuk Perda, dalam rangka mengendalikan dan mengawasi minuman beralkohol (mihol).

Maka izin investasi pabrik miras, melanggar etika, prosedur, dan sistematika penerbitan peraturan. Wajar presiden mencabut lampiran III Perpres Nomor 10 tahun 2021. Bahkan DPR telah memiliki rancangan undang-undang (RUU) tentang Larangan Minuman Beralkohol. Isinya terdiri dari tujuh bab, dan 24 pasal. Telah masuk dalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional) sejak tahun 2020. Patut diduga izin investasi miras dalam lampiran Perpres Nomor 10 tahun 2021, bagai “adu cepat” dengan RUU Larangan Minuman Beralkohol yang belum disahkan DPR.

Tetapi investasi pabrik (miras) yang terlanjur operasional masih “di-tolerir” tanpa ekspansi penambahan lokasi. Termasuk investasi Pemda DKI Jakarta pada pabrk bir. Bahkan pemerintah daerah DKI Jakarta memperoleh pembagian deviden (tahun 2019) sebesar Rp 100 milyar lebih. Investasi pabrik miras di Indonesia tergolong tua (sejak tahun 1931) warisan kolonial. Hingga kini tercatat sebanyak 109 izin pabrik miras, tersebar di 13 propinsi.

Perpres tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, patut diterbitkan sebagai peta jalan percepatan investasi yang berdaya saing. Namun setiap Perpres wajib dihindarkan dari kontra produktif ke-ekonomi-an, dan dampak kerugian sosial.

——— 000 ———

Rate this article!
Hapus Investasi Miras,5 / 5 ( 1votes )
Tags: