Oleh :
Yeny Oktarina
Pengajar FKIP Civic Hukum ( PPKn) Universitas Muhammadiyah Malang
Perombakan kabinet kerja Presiden Joko Widodo resmi diumumkan Rabu (27/7/2016). Reshuffle kali ini adalah yang kedua. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan 13 pergeseran di tubuh kementerian dan lembaga negara. Dari 13 nama itu, empat di antaranya berasal dari partai politik sementara sisanya kalangan profesional. Empat politisi tersebut yakni Wiranto (Hanura), Enggartiasto Lukito (NasDem), Arilangga Hartanto (Golkar), Asman Abnur (PAN), Eko Putro Sandjojo (PKB).
Menitipkan harapan baru
Pergeseran yang kedua kalinya di tubuh Kabinet Kerja ini pada dasarnya untuk merespons tuntutan global dan tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia. Semua itu, mengingat adanya persaingan global dan perbaikan kondisi ekonomi dalam negeri menjadi pekerjaan rumah penting yang melatarbelakangi kocok ulang kabinet baru Jokowi.
Menurut Jokowi menjelang dua tahun pemerintahan, kita menghadapi tantangan-tantangan yang tidak ringan. Melalui kocok ulang kabinet ini diharapankan mampu menyelesaikan masalah kemiskinan, mengurangi kesenjangan ekonomi, yang kaya dan miskin, kesenjangan antar wilayah. Memperkuat ekonomi nasional untuk menghadapi tantangan-tantangan ekonomi global, tantangan ekonomi dunia yang sedang melambat, sekaligus persaingan penuh kompetisi.
Selain itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini menambahkan, selain untuk menggenjot kinerja pemerintahan, reshuffle jilid II ini dimaksudkan agar pemerintah bekerja dalam tim yang solid dan kompak sehingga berdampak pada efektivitas kinerja. Sekali lagi ditekankan bahwa semangat perombakan kabinet kerja ini adalah penguatan kinerja pemerintahan, kabinet yang bekerja cepat, dalam tim yang solid dan kompak, kabinet yang bekerja untuk rakyat memberikan manfaat nyata dan dirasakan oleh rakyat, (Okezone news, 27/7).
Reshuffle pada akhirnya seperti sebuah cara untuk mengakomodir kepentingan partai sekaligus membalas budi atas dukungan kepada presiden yang berpotensi menguatkan posisi Jokowi untuk memenangkan Pilpres 2019. Bukan karena faktor-faktor penentu sebuah reshuffle seperti evaluasi kerja menteri, sejauh mana sinergi antarmenteri dan bagaimana membangun team work.
Sebagaimana kita saksikan sendiri, sudah beberapa kali antar menteri saling jaka sembung alias tidak nyambung. Pekan lalu kita masih disuguhkan `kegaduhan` di antara menteri ESDM dengan Dirut PLN yang dianggap mbalelo oleh Menteri ESDM. Seperti diketahui, di atas Dirut PLN bukan hanya ada Menteri ESDM melainkan juga Menteri BUMN. Sebagian pengamat menilai ada ketidakharmonisan di antara kedua menteri.
Perombakan Kabinet Kerja jilid II bisa kita yakini akan membawa harapan baru bagi seluruh rakyat Indonesia. Reshuffle ini diharapkan membawa perbaikan bagi sektor ekonomi, politik hukum. Tentunya sisi baik kabinet mendatang tidak terlepas dari track record dari si calon menteri. Memang harus kita sadari bersama bahwa untuk menjadi nakhoda bagi ‘kapal besar’ bernama Indonesia, saat ini, bukanlah pekerjaan mudah. Perlu kerja keras dan tidak boleh ada kamus cepat puas atas hasil sementara yang dicapai mengingat kompleksitas persoalan dan problem kebangsaan teramat rumit.
Bersatu bekerja demi bangsa
Jalan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara hebat bukan lagi sekadar terjal dan mendaki, melainkan juga dipenuhi ranjau yang kerap membahayakan. Karena itu, sekecil apa pun riak-riak ketidakpuasan mesti menjadi perhatian serius untuk dipecahkan. Begitu pula mestinya cara pemimpin pemerintahan di Republik ini membaca hasil survei terbaru dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dirilis kemarin.
Dalam rilis survei menjelang dua tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla itu diketahui bahwa kinerja pemerintahan Jokowi-JK dalam berbagai bidang kehidupan dianggap memuaskan oleh mayoritas masyarakat, yakni sebesar 67 persen. Bahkan, sebanyak 72% publik yakin bahwa Jokowi-JK mampu memimpin bangsa ini menuju perbaikan hingga akhir periode di 2019. Survei digelar pada 22-28 Juni 2016 di 34 provinsi dengan teknik wawancara tatap muka terhadap responden sebanyak 1.027 warga yang memiliki hak pilih.
Secara spesifik, kinerja Jokowi-JK yang paling mengalami kemajuan ialah pembangunan infrastruktur (71 persen) dan pelayanan kesehatan yang terjangkau (61 persen). Kedua hal itu kian membaik jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu. Kendati yang menilai pemerintahan Jokowi-JK semakin baik lebih banyak jumlahnya ketimbang yang menilai semakin buruk, tidak semua hasil survei ‘cerah’ dan menyenangkan. Dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok, pemerataan kesejahteraan, serta dalam perkara menekan korupsi, masih lebih banyak warga yang menilai kinerja pemerintah Jokowi-JK tidak ada perubahan.
Sebagian besar publik juga menilai bahwa dalam soal pemenuhan lapangan kerja, pemerintahan Jokowi-JK belum sepenuhnya mampu mengurai masalah secara signifikan. Sebagian di antara responden malah menilai situasi saat ini memburuk.
Tentu, secara umum hasil survei tersebut menunjukkan gejala distrust yang pernah dialami pemerintahan sebelumnya mulai terkikis. Perlahan tapi pasti kepercayaan publik terus tumbuh sehingga ia berkorelasi positif terhadap kian kondusifnya perekonomian bangsa.
Itulah modal sosial yang amat berharga bagi Republik ini dan bagi pemerintahan di mana pun di kolong langit ini. Karena itu, roda pemerintahan yang sudah berada di jalur yang tepat tersebut harus terus dirawat dan ‘dibayar’ dengan kerja keras serta autentisitas sikap pemimpin dan seluruh jajaran di bawahnya.
Cara paling ampuh ‘membayar’ kepercayaan tersebut ialah dengan segera membereskan masalah-masalah yang masih menjadi akar ketidakpuasan. Persoalan pengendalian harga kebutuhan pokok, percepatan pemerataan kesejahteraan, pemenuhan lapangan kerja, dan kesigapan dalam memberantas korupsi harus dikerjakan dengan sangat bergegas.
Beragam survei yang muncul tidak boleh menjadikan pemerintahan kali ini lengah, apalagi berpuas diri. Lebih baik membaca rupa-rupa ketidakpuasan publik yang masih ada dari hasil survei tersebut ketimbang mengglorifikasi kepuasan publik itu, selayak apa pun tingkat kepuasan itu untuk digaungkan. Dengan begitu, harapan rakyat bagi perwujudan pemerataan dan percepatan pencapaian kesejahteraan bukan lagi pepesan kosong dan segera mampu direalisasikan bersama kabinet baru jilid 2 Jokowi ini.
Ketua Umum Komite Rakyat Nasional (Kornas) Jokowi, Havid Permana menilai setahun kinerja pemerintahan Jokowi sudah baik. Terlebih jika diimbangi dengan kerja para menterinya hasil perombakan kabinet kerja jilid II mampu lebih optimal lagi, insyaallah target dan capaian yang dituju dapat terlihat hasilnya.
Setidaknya ada empat kriteria yang diharapkan Kornas dari menteri baru nanti. Yakni, pertama memiliki keberpihakan dan loyalitas untuk rakyat. Kedua, paham dan komitmen menjalankan program Nawacita, ketiga memiliki leadership dan terakhir menteri baru saat ini memiliki kredibilitas dan kapasitas jelas dan unggul.
Besar harapan sebagai bagian dari bangsa ini, menteri yang baru agar benar-benar dapat bekerja sesuai keinginan pak Jokowi dan rakyat yang berbasis pada perbaikan kinerja, bukan untuk mengakomodasi kepentingan parpol koalisi. Selamat atas terpilihnya para menteri kabinet baru jilid II Pak Jokowi dan selamat bersatu bekerja demi bangsa dan negeri tercinta Indonesia.
———- *** ———-
