Kota Madiun, Bhirawa.
Setelah menggelar konsultasi publik rancangan kegiatan perangkat daerah (RKPD) sebulan lalu, Pemkot Madiun menggelar musyawarah rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) di hotel Aston, Rabu (15/3). Musrenbang kali ini mengusung tema pemantapan pembangunan ekonomi dan sosial inklusif untuk kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi tata kelola pemerintahan.
Terdapat empat skala prioritas RKPD. Yakni peningkatan kemandirian ekonomi yang inklusif untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Kedua, penguatan infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. Ketiga penguatan penerapan reformasi birokrasi pemerintah Kota Madiun berbasis Smart City dan terakhir, percepatan kualitas hidup masyarakat melalui inklusivitas sosial.
Wali Kota Maidi dalam sambutannya lewat zoom mengatakan, pembangunan yang dilakukan di Kota Madiun harus beriringan dengan pembangunan nasional dan provinsi. Maka, dalam penyusunan RKPD ini merujuk pada pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur.
“Kota ini progres pembangunan sudah bagus. Kita sejalan dengan apa yang diharapkan pusat dan provinsi,” ungkap Wali Kota Maidi dalam sambutannya seraya menambahkan, “Melalui kegiatan ini Wali Kota Maidi, berharap seluruh pembangunan dapat seiring sejalan dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kesempatan itu, Wakil Ketua II DPRD Kota Madiun, Drs. H. Armaya sampaikan 171 Pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD Kota Madiun dalam Musrenbang RKPD Kota Madiun tahun 2024 DPRD Kota Madiun yang sudah masuk dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
Menurut Armaya musrenbang merupakan forum untuk menyusun rencana pembangunan Kota Madiun. Peran DPRD dalam penyusunan rencana pembangunan daerah yakni memberikan saran dan pendapat berupa Pokir berdasarkan hasil reses dan penjaringan aspirasi masyarakat.
“Melalui pokir DPRD diharapkan mampu mendorong optimalisasi program-program kegiatan untuk menyelesaikan dan menyukseskan tercapainya seluruh visi misi Walikota Madiun,” kata Armaya seraya menambahkan, melalui musrenbang juga dapat meningkatkan fungsi pengawasan DPRD dalam penerapan kinerja OPD dan implementasi Perda.[dar.ca]
