Masyarakat sudah mendengar alasan pemerintah untuk menaikkan harga BBM (bahan bakar minyak) premium dan solar. Konon ini ekses kebijakan pemerintah yang ingin mengalihkan subsidi ke-energi-an. Tujuannya, agar APBN dapat dipergunakan untuk seluruh masyarakat secara lebih adil. Kenaikan BBM bersubsidi bensin (dengan oktan 88) menjadi Rp 8.500,- per-liter, dan solar menjadi seharga Rp 7.500,-.
Dengan kenaikan itu setiap rumahtangga harus meng-kalkulasi pengeluaran harian. Dampaknya sudah pasti, yang hampir miskin akan benar-benar di-miskin-kan oleh laju inflasi yang meroket tajam. Dampak lainnya, akan terjadi kegaduhan politik yang langsung disuarakan rakyat. Penyelenggara negara bisa dianggap tidak memiliki cara yang tepat untuk melaksanakan amanat UUD pasal 33 ayat (3).
Presiden Jokowi, sudah menetapkan kebijakan tidak populer, berlaku sejak pukul 00:01 hari Selasa 18 November 2014. Menaikkan harga bensin dan solar masing-masing sebesar Rp 2.000,-. Bensin naik 30,76%, sedangkan solar naik 36,36%). Kenaikan itu telah direkomendasikan oleh para ahli ekonomi sejak lama. Tapi, bisakah rakyat (kalangan buruh, petani dan nelayan) memahami beleid pemerintah itu?
Masalahnya, kenaikan harga BBM bukan sekedar untuk menyelamatkan subsidi. Juga bukan sekadar menyelamatkan defisit neraca tahun berjalan. Melainkan nyata-nyata akan memicu inflasi membubung tinggi. Seluruh harga kebutuhan yang berupa barang maupun jasa akan naik. Dus pasti, setiap rumahtangga akan menanggung beban berganda-ganda. Bukan hanya biaya pembelian BBM untuk kendaraan, melainkan biaya KHL (kebutuhan hidup layak) akan naik.
Walau konon, mengiringi kenaikan harga BBM akan diikuti beberapa kompensasi. Yakni, pembagian uang tunai (BLT seperti dulu). Juga pembagian kartu sehat sebagai jaminan kesehatan gratis untuk rakyat, serta kartu pintar untuk jaminan pendidikan gratis. Namun skema kompensasi belum sepenuhnya siap realisasi. Lebih lagi jika menggunakan data lama penerima bantuan yang dirasa tidak berkeadilan.
Lebih lagi, sebenarnya jaminan kesehatan dan pendidikan bukanlah kompensasi. Melainkan kewajiban pemerintah untuk memenuhi amanat UUD pasal 28C ayat (1), pasal 28H ayat (1), serta pasal 28H ayat (3). Kebijakan rezim yang salah, bukan sekadar menunjukkan tumpulnya tim perekonomian. Melainkan juga lemahnya bargainning positions terhadap kontrak-kontrak eksploitasi kekayaan sumberdaya alam Indonesia.
Jika pemerintah berposisi underdog dihadapan kontraktor kakap internasional, maka pasti akan agagal pula mengemban amanat UUD pasal 33 ayat (3). Secara tekstual dinyatakan: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Saat ini, kekayaan alam berupa minyak, gas dan aneka pertambangan terutama emas, belum dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Berdasar perhitungan BI (Bank Indonesia), setiap kenaikan bensin sebesar Rp 1.000,- per-liter, akan menyebabkan laju inflasi sebesar 1,3%. Kalau naik-nya Rp 2.000,- maka inflasi akan melaju lebih kencang sekitar 2,6%. Sedangkan menurut perhitungan BPS kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 1.000,- akan menambah penduduk miskin baru sebanyak 1,2 juta jiwa. Kalau naiknya Rp 2.000,- maka jumlah penduduk miskin baru bertambah 2,4 juta jiwa.
Jawa Timur juga akan tertekan dengan beban bertambahnya orang miskin baru. Jika diasumsikan di Jawa Timur terdapat 4,5 juta jiwa warga miskin, maka akan bertambah sebanyak 27 ribu orang miskin baru. Ini problem baru yang tak mudah diurai.
Benarkah kenaikan harga BBM bersubsidi sudah tepat (sekarang)? Saat ini harga minyak dunia sedang turun. Begitu pula lifting minyak dalam negeri sudah bisa mencapai target 1,2 juta barel per-hari. Dus impor tidak seberapa memberatkan. Pada sisi lain pemerintah semestinya lebih me-masif-kan penggunaan energi tenaga surya, tenaga angin, dan solar nabati.
—————- 000 —————–
