Foto: ilustrasi
DPRD Jatim, Bhirawa
Komisi B DPRD Jatim meminta Dinas Peternakan agar turun ke lapangan dan tidak hanya mengandalkan data BPS (Badan Pusat Statistik) saja. Ini ditegaskan anggota Komisi B DPRD Jatim Zainul Lutfi menyikapi pernyataan Gubernur Jatim yang menyebut bahwa sapi di Jatim masih surplus.
Menurut Politisi PAN ini, jika mengalami surplus harusnya harga daging di pasar tidak semahal saat ini. “Kalau Gubernur bilang kita masih surplus, surplus yang mana? Wong di pasar harga daging sapi mahal. Di RPH (Rumah Potong Hewan) sapi yang dipotong juga berkurang. Saya melihat Dinas Peternakan Jatim memberikan data yang tidak valid. Makanya mereka turun lapanganlah, jangan hanya andalkan data BPS saja,” kata pria yang juga pengusaha tas Tanggulangin ini, Kamis (21/1).
Menurut Lutfi, pernyataan Gubernur Jatim bahwa daging sapi surplus menunjukkan Pemprov Jatim tidak melihat indikator riil di lapangan. Yaitu jumlah sapi yang dipotong di RPH-RPH yang ada, dan harga daging sapi di pasar.
“Kan gampang saja melihatnya. Sebab ada dua indikator yang bisa mengukur kondisi ketersediaan sapi di pasaran. Pertama jumlah pemotongan sapi di RPH-RPH saat ini makin berkurang. Kedua harga daging sapi di pasar makin mahal. Bahkan harga daging sapi di Jatim lebih mahal dibanding provinsi lain,” ungkapnya.
Dicontohkan Lutfi, data di lapangan menunjukkan RPH Pegirikan yang biasanya memotong 200 ekor, sekarang hanya memotong 60 – 70 ekor sapi per harinya. Sedang di RPH Krian yang biasanya memotong 180 ekor per hari sekarang hanya memotong 90 ekor saja. Indikator kedua, jika melihat harga daging sapi di pasar saat ini masuk kategori cukup mahal.
“Satu setengah bulan lalu harga masih Rp 88.000 – Rp 89.000 per kg di tingkat RPH, saat ini naik menjadi Rp 97. 000 per kg. Di pasar harga sudah naik lagi mencapai Rp 100.000 lebih. Bahkan di Sumenep sudah menembus angka Rp 125.000 per kg. Ini kan jelas mahal,” katanya.
Karenanya politisi yang juga Sekretaris DPD PAN Sidoarjo ini meminta Dinas Peternakan Jatim harus punya data riil dengan melakukan pendataan di lapangan. Tidak hanya menunggu data BPS saja.
Sebelumnya Gubernur Jatim Dr H Soekarwo, Rabu (20/1) di Surabaya mengaku bahwa stok daging di Jatim cukup karena jumlah sapi di Jatim surplus. Padahal di lapangan, harga daging sapi di berbagai daerah di Jatim terus meroket. Diperkirakan harga akan terus merangkak naik seiring diterapkannya peraturan pemerintah terkait dengan PPN 10 persen bagi barang impor yang mulai berlaku pada 19 Januari 2016. [cty]
