Lamongan, Bhirawa
Harga ikan tangkap di Lamongan ternyata menjadi acuan harga di Jawa Timur. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Lamongan Suyatmoko saat berdialog dengan rombongan kunjungan kerja dari DPRD Kota Medan, Selasa (19/8) di Ruang Sasana Nayaka.
Disampaikan Suyatmoko, penarikan retribusi sebesar 5 persen dari Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Lamongan bukan sekedar sebagai sumber pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun di Lamongan, retribusi ini juga berperan dalam menjaga kestabilan harga. “Adanya retribusi ini membuat harga ikan tangkap di Lamongan tidak kocar-kacir. Sehingga menjadi barometer harga di Jawa Timur, ” ungkap Suyatmoko.
Selain itu, imbuh dia, retribusi TPI tersebut juga berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Karena separo atau 50 persen dari nilai retribusi yang ditarik itu kembali ke nelayan untuk dimanfaatkan melalui koperasi nelayan.
Dia juga menyebutkan, pengenaan retribusi tersebut terkait dengan jasa pelelangan ikan. Sehingga pemerintah daerah memberikan berbagai fasilitas untuk 5 TPI yang ada. Yakni TPI Brondong, Kranji, Labuhan, Lohgung dan TPI Weru. Di antaranya bantuan alat timbangan, break water, jetty dan tambat labuh. “Investor cold storage juga diajak kerjasama agar ikan untuk produksi mereka diambil melalui TPI yang ada,” kata dia.
Sebelumnya, Sekkab Yuhronur Efendi yang menerima rombongan kungker tersebut menyampaikan pengenaan retribusi itu berdasarkan Perda no 19 tahun 2010 tentang TPI. Sedangkan teknis pelaksanaannya diatur dalam Perbup nomor 4 tahun 2003.
Perda tersebut mengatur pengenaan retribusi sebesar 5 persen dari transaksi penjualan. Dengan rincian, 2,5 persen dikenakan kepada penjual dan 2,5 persen lainnya dikenakan kepada pembeli. Sementara kontribusi TPI tahun ini ditagetkan sebesar Rp 384,5 juta. [yit]
Keterangan Foto : Ketua DPRD Kota Medan Aminudin bertukar cinderamata dengan Sekkab Yuhronur Efendi di ruang Sasana Nayaka. [suprayitno/bhirawa]
