Forum Petani Garam Madura kembali usai menemui Gubernur Jatim di Gedung Grahadi menunjukkan produk garam yang diduga impor dan tersebar ke pasaran.
Pemprov, Bhirawa
Kelompok petani garam kembali mengaduhkan keluhannya kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa terkait buruknya harga jual garam. Para petani tersebut sekaligus membawa produk garam yang diduga merupakan garam impor dan telah beredar di pasar maupun retail.
Ketua Forum Petani Garam Madura (FPGM) Muhammad Yanto mengatakan, yang dikeluhkan petani garam adalah harga garam yang semakin anjlok. Menurutnya saat ini harga garam KW 3 Rp 400, KW 2 Rp 500 dan KW 1 Rp 600 per kilogramnya. “Itu pun kalau beli, Perusahaan pengelola garam hanya menampung garam petani lokal pada hari Senin dan Kamis. Petani yang menjual pun jumlahnya dibatasi, diberi waktu bergiliran jadwal menjualnya,” katanya usai melakukan pertemuan dengan Gubernur Khofifah di Grahadi, Senin (29/7).
Yanto mengaku heran dengan anjloknya harga garam ini, sebab pada panen raya tahun lalu perusahaan pengelola garam masih mengambil harga Rp1600 per kilogram. Ia menilai regulasi tata niaga garam tidak diperhatikan oleh Pemerintah.
“Harga garam petani lokal ini murah karena impor. Jadi perusahaan pengelola garam ini memasukkan garam impor dan kemudian juga menampung garam lokal meskipun tidak banyak. Sehingga kami sulit membedakan mana yang lokal dan mana yang impor,” jelasnya.
Ia membantah kualitas garam petani lokal tidak memenuhi syarat. Yanto tegas menyampaikan bahwa garam lokal memiliki kualitas yang bagus. “Tadi sudah ditunjukkan oleh Bu Gubernur kalau garam lokal ini bagus. Jangan terkungkung bahasanya importir bahwa kualitasnya rendah. Kami sudah memperbaiki diri dengan menggunakan tekonologi geo membranisasi,” paparnya.
Lebih lanjut Yanto mengatakan kalau Gubernur Khofifah berjanji menjembatani petani garam dan pemerintah pusat. Menurutnya tanggal 5 atau 6 Agustus Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Manteri Perekonomian akan datang ke Madura untuk melihat langsung petani garam.
“Yang perlu digaris bawahi kami menyikapi pernyataan pemerintah jika garam impor tidak merembes ke pasar itu tidak benar. Kami tegaskan garam impor itu tidak merembes tapi tumpah di pasaran,” tegas dia.
Hal itu dibuktikannya dengan membawa garam yang telah dikemas perusahaan pengelola garam. Anehnya, perusahaan tersebut sama sekali tidak pernah menyerap garam lokal tapi bisa menjual garam di pasar. “Artinya garam dari mana kalau bukan impor. Ini baru satu perusahaan, belum perusahaan lainnya,” imbuhnya.
Sementara itu Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Jatim Gunawan Saleh menagatakan, pada prinsipnya tuntutan para petani garam ini sama, yakni soal harga garam. Menurutnya Gubernur Khofifah sudah menyampaikan kepada Menko Maritim dan Menteri Perekonomian dalam mengatasi anjloknya garam. “Ada upaya pemerintah pusat dengan menentukan HPP. Namun penentuan HPP itu harus mengubah Peraturan Presiden (Perpres) dan harus dimasukkan dalam kebutuhan pokok dan barang penting,” katanya.
Menurutnya dalam waktu dekat Gubernur Khofifah memerintahkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jatim untuk mengumpulkan para pemilik perusahaan pengelola garam. Gunawan mengatakan, umumnya para pemilik perusahaan pengelola garam ini menolak dengan alasan bermacam-macam.
“Salah satunya ada yang bilang kalau kualitasnya turun. Saya pastikan kalau kualitas garam saat ini bagus. Berbeda dengan tahun 2017 lalu saat harga bagus, banyak petani garam yang memanen garam sebelum masa panen,” ungkap dia.
Di singgung terkait impor, Gunawan tidak dapat menjelaskan detail. Sebab, hal tersebut merupakan wewenang pusat. Sehingga berapa banyaknya garam yang diimpor Pemprov tidak mengetahui. “Belum ada satu data yang pasti terkait sebaran garam impor tersebut,” pungkasnya. [tam]
