Harga Pupuk Subsidi Naik, Jatim Terapkan Sistem E RDKK

Hadi Sulistyo

Pemprov, Bhirawa
Dengan diterbitkannya Permentan nomor 49 tahun 2020, tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi, maka tahun 2021 harga pupuk bersubsidi per kg mengalami kenaikan.
Seperti pupuk urea semula Rp. 1.800 menjadi Rp. 2.250, SP36 RP 2.200 menjadi Rp. 2.400, ZA Rp. 1.400, menjadi Rp. 1.700, pupuk organik granul Rp. 500 menjadi Rp. 800, sedangkan NPK tetap. Disamping itu ada penambahan jenis pupuk baru yaitu pupuk organic cair dengan harga Rp. 20.000/liter.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim, Hadi Sulistyo menyampaikan, alokasi pupuk bersubsidi di Jatim Pada tahun 2021 sebesar 2.287.214 Ton (pupuk granul/mess) dan 517.609 (pupuk cair) Liter sehingga total berjumlah 2.804.823 ton.
Jika dibandingkan alokasi tahun 2020 maka terjadi kenaikan alokasi sebesar 454.864 Ton, namun kenaikan tersebut karena adanya penambahan alokasi untuk pupuk organik cair. Kondisi tersebut diharapkan tidak berpengaruh pada kegiatan usaha tani terutama untuk tanaman Pajale (padi, jagung dan kedele), hal tersebut dikarenakan petani pada saat ini masih terbiasa menggunakan pupuk anorganik.
“Alokasi pupuk bersubsidi Tahun 2021 sudah mengunakan basis data dari E RDKK dan dalam E RDKK sudah memperhitungkan rekomendasi pemupukan setempat sehingga alokasi pupuk tidak berdasarkan keinginan petani, namun sesuai kebutuhan tanaman, ” kata Hadi Sulistyo, Minggu (14/3).
Dengan menggunakan sistim E RDKK maka kebutuhan yang tidak sesuai dengan rekomendasi akan secara otomatis tidak terpenuhi, hanya diberikan sesuai rekomendasi pemupukan sertempat. Dengan sistem tersebut maka penggunaan pupuk bersubsidi akan lebih efisien.
Menghadapi sistem baru tesebut, lanjut Hadi, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim telah dan akan terus melakukan sosialisasi kepada para petugas dan petani agar melakukan penerapan pemupukan berimbang sesuai rekomendasi pemupukan setempat, sehingga tidak terjadi kekurangan pupuk pada saat akhir tahun (MP I).
Pada Tahun 2021 penebusan pupuk bersubsidi juga telah mewajibkan dengan menggunakan Kartu Tani bagi petani yang telah menerima kartu tani, sedangkan petani yang belum menerima kartu tani masih bisa melakukan penebusan secara manual dengan menggunakan E RDKK serta mengisi Form kebutuhan pupuk.
Dengan penggunaan kartu tani, kata Hadi, diharapkan alokasi pupuk bersubsidi akan lebih tepat sasaran (dengan menggunakan NIK petani) serta pencatatan penebusan pupuk akan lebih baik dan tertib, sehingga penyimpangan pemanfaatan pupuk bersubsidi dapat lebih di minimalisir. [rac]

Tags: