Foto: ilustrasi
Hasil Assessment Tentukan Kelanjutan Karir
Dindik Jatim, Bhirawa
Peralihan wewenang mengelola SMA-SMK oleh Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim baru akan efektif 2017 mendatang. Namun, rencana pemetaan (Kasek) Kepala Sekolah akan berlangsung lebih cepat. Pemetaan dimulai dengan uji kelayakan 400 Kasek se-Jatim, Selasa (2/2) hari ini.
Kepala Dindik Jatim Dr Saiful Rachman mengatakan uji kelayakan dilaksanakan dengan assessment. Ada tiga hal yang menjadi poin penting, di antaranya manajerial, kepemimpinan dan kewirausahaan. Selain itu, para Kasek ini akan mendapat pengarahan langsung dari Gubernur Jatim Dr H Soekarwo. “Assessment ini akan sangat menentukan kelanjutan karir Kasek ke depan,” tegas Saiful.
Kasek yang diuji hanya berasal dari SMA dan SMK negeri. Kendati belum semua mendapat kesempatan assessment, Saiful menjamin seluruh Kasek akan mengikuti proses yang sama. Sebab, di Jatim ada sekitar 600 kepala SMA dan SMK negeri. Sedangkan tahap pertama ini baru 400 Kasek yang akan diuji dalam dua gelombang.
“Selebihnya yang belum akan menyusul. Mudah-mudahan tahun ini semua bisa di-assessment. Kalau ada yang tidak mengikuti assessment sekarang, berarti belum terdaftar,” tutur dia.
Bagaimana jika hasil assessment buruk? Mantan kepala Badan Diklat Jatim ini tidak mau menjelaskan banyak hal. “Nanti yang nilainya buruk pasti tahu sendiri akibatnya,” tuturnya.
Sementara itu, Kabid Pendidikan Menengah Dindik Surabaya Sudarminto menilai assesment dari provinsi itu merupakan langkah yang terburu-buru. Sebab, sampai saat ini pengelolaan SMA-SMK masih di bawah wewenang kabupaten/kota. “Pendataan P3D (Personalia, Pendanaan, Sarana Prasarana dan Dokumentasi) masih jalan sampai sekarang ini. Silakan assesment kepala sekolah kalau semua proses sudah tuntas,” kata dia.
Mantan Kepala SMAN 16 Surabaya ini menjelaskan sesuai jadwal road map UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah baru dimulai Maret mendatang dengan agenda penyerahan pendataan P3D dari kabupaten/kota ke provinsi. Selanjutnya, serah terima personel, sarana prasarana dan dokumentasi baru Oktober ini. “Baru Januari 2017 itu serah terima pendanaan atau semua sudah dikelola provinsi. Jangan tergesa-gesa dulu,” sambungnya.
Terpisah, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Negeri Surabaya Khoiril Anwar mengaku tidak tahu menahu soal assessment yang dilakukan Dindik Jatim tersebut. Kendati demikian, pihaknya akan tetap patuh sepanjang assessment tersebut ada aturan yang jelas. “Kita ini aparat, kalau sudah diatur mau apa kita. Tapi kita memang belum dapat info apalagi surat,” kata dia.
Jika assessment ini merupakan cara Dindik Jatim untuk menyeleksi Kasek, hal itu tidak menjadi masalah. Sebab, pergantian Kasek dianggapnya menjadi hal biasa. “Mau Kaseknya diganti itu tidak masalah. Setelah jadi itu mau jadi pengawas atau guru itu juga sudah biasa,” tutur dia. [tam]
