Hari Ini 563.347 Siswa SMP Ikuti UN

LPMP – Dindik Jatim Saling Lempar Anggaran
Dindik Jatim, Bhirawa
Setelah melewati berbagai persiapan, Ujian Nasional (UN) jenjang SMP, SMPLB, MTs dan Kejar Paket B akhirnya dilaksanakan, Senin (5/5) hari ini. Jika tidak absen, sebanyak 563.347 siswa akan menguji kemampuannya menjawab butir-butir soal ujian Bahasa Indonesia dalam UN hari pertama.
Ketua Panitia UN Jatim Dr Harun MSi mengatakan, secara rinci peserta UN jenjang SMP/MTs akan diikuti oleh 541.007 siswa, Paket B/Wustha 22.066 siswa, dan SMPLB sebanyak 274 siswa. Dia menyatakan, seluruh naskah soal UN telah sampai ke polsek. Baru pada pagi hari sebelum ujian berlangsung, naskah soal akan didistribusikan ke sekolah penyelenggara. “Prosedur pengamanan telah dilakukan sesuai aturan. Kami yakin tidak akan ada soal yang bocor,” tutur dia, Minggu (4/5).
Selain kebocoran, Harun memastikan dalam soal UN SMP ini tidak akan terjadi kesalahan yang sama. Khususnya pada soal Bahasa Indonesia yang pada jenjang SMA lalu mencatut nama calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo. “Saya berani jamin tidak ada soal yang menyebutkan itu (nama Joko Widodo). Kenapa saya jamin? Karena hingga hari ini tidak ada instruksi pusat untuk menarik atau mencabut soal. Kalau besok saat hari H UN diketahui ada, itu berarti soal di Jatim tidak ada yang tahu alias tidak bocor,”  kata Harun yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim.
Alumni Lemhanas 2008 ini mengatakan, tidak akan ada permasalahan seperti provinsi lain dan soal sudah diterima 38 kabupaten/kota. Harun menegaskan Jatim siap melaksanakan UN sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) UN yang ditetapkan Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP). “Dijamin di Jatim tidak ada penarikan, kebocoran dan lainnya. Di Jatim, khusus UN SMP berjalan sebagaimana mestinya. Kita tidak tarik karena soal sesuai yang diberikan Kemdikbud,” tandasnya.
Mantapnya kesiapan UN, kata Harun, juga didukung sudah cairnya anggaran, Rp 19 miliar. Kemarin anggaran sudah diterima pihak provinsi, bahkan juga sudah didistribusikan ke masing-masing kabupaten/kota. Terkait anggaran ini, Harun kembali menegaskan, dalam kepanitian UN mulai dari provinsi hingga ke kabupaten/kota tidak terdapat sedikitpun anggaran yang dialokasikan untuk pemantau dari Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Jatim.  “Tidak ada sama sekali. Bahkan dalam Prosedur Operasional Standar (POS) tidak ada item yang membolehkan untuk LPMP. Jadi kalau digunakan untuk membiayai LPMP itu salah,” ungkap dia.
Harun mengkritik LPMP yang terkesan ngotot dalam pelaksanaan UN. Menurut Harun, jika di Jatim ada pemantau dari LPMP, maka bagaimana dengan provinsi lain. “Harus diingat, LPMP itu hanya ada di 16 provinsi saja. Lantas bagaimana dengan provinsi lain. Kalau ini kebijakan nasional, apa setiap provinsi berbeda,” ungkap dia.
Kasi Fasilitas Sumber Daya Pendidik (FSDP) LPMP Jatim Toni Satria Dugananda mengatakan, persoalan anggaran untuk 114 pemantau yang akan diterjunkan ke 38 kabupaten/kota di Jatim memang belum selesai. Jika disinggung masalah anggaran, semua pihak terkesan saling lempar. “LPMP sampai saat ini tidak memiliki anggaran. Dari Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (BSNP) juga belum ada pencairan anggaran. Dari Dindik Jatim juga tidak ada. Faktanya memang saling lempar,” ungkap dia.
Toni mengatakan, supervisi pemantauan UN SMP ini akan tetap berjalan meski anggaran belum jelas. Dia mengaku, pemantauan ini penting karena berfungsi untuk memastikan UN telah berjalan sesuai prosedur. “Akhir bulan lalu, kita sudah mengumpulkan tim pemantau dan menyosialisasikan tugas-tugas yang harus mereka jalankan,” ungkap Toni.
Jika dalam pelaksanaan terjadi persoalan, maka LPMP akan mencatat dan menyampaikan laporan. Namun, jika terjadi kasus yang menonjol, LPMP dapat memberikan saran kepada penyelenggara UN di satuan pendidikan yang ada. “Kita bisa melakukan koordinasi jika dalam pelaksanaannya terjadi persoalan yang memang rumit,” pungkasnya. [tam]