Hari Ini, APBD Situbondo Tahun 2021 Akan Disetujui

Suasana rapat paripurna penetapan perda APBD tahun 2021, saat digelar DPRD Situbondo dan dihadiri Bupati Karna Suswandi dan Wakil Bupati Khoirani. [sawawi/bhirawa]

Situbondo, Bhirawa
Tarik menarik persetujuan APBD Situbondo tahun 2021 yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir ini, dipastikan akan berakhir hari ini, Senin (8/3). Kabar ini disampaikan langsung Ketua DPRD Kabupaten Situbondo, Edy Wahyudi, saat ditemui disela-sela acara Muscab PKB tahun 2021 di Hotel El Lotus, SMKN 1 Panji, Minggu (7/3).

Namun demikian, kata mantan jurnalis itu, ada beberapa poin anggaran mengalami pergeseran. Menurut Edy Wahyudi, persetujuan APBD Situbondo dijadwal besok (hari ini, red) dengan agenda utama mendengarkan pendapat akhir dari fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Situbondo.

Edy menerangkan, dalam beberapa hari kemarin sudah dilakukan rapat secara maratahon baik itu ditingkat Komisi maupun di tingkat Banggar.

“Ya Insya Allah disetujui besok (hari ini). Jadi kemarin itu sudah selesai dibahas draf APBD bersama dengan tim Banggar,” jelas Edy Wahyudi.

Masih kata Edy, soal adanya kemungkinan penolakan dari sejumlah anggota DPRD, ia meyakini tidak mungkin terjadi karena pendapat akhir Fraksi Fraksi belum terlaksana.

Termasuk soal kemungkinan ada suara dari Fraksi PKB yang menolak, Edy meminta mengkonfirmasi langsung kepada Ketua Fraksi PKB. Dalam rapat Banggar itu, ungkap dia, sudah di ikuti perwakilan dari seluruh fraksi dan Komisi sehingga dugaan adanya penolakan, kecil kemungkinan hal itu terjadi.

“Memang ada beberapa rekomendasi pergeseran angka yang disampaikan saat rapat bersama Komisi. Namun angka totalnya masih tetap,” papar Edy.

Terpisah, Narwiyoto, penggugat Pemkab-DPRD sebesar Rp7 triliun akibat lambatnya persetujuan APBD tahun 2021, mengaku optimis proses persidangan di PN Situbondo akan tetap berjalan, meski APBD 2021 akan disetujui DPRD Situbondo Senin (8/3).

Bagi Totok-panggilan akrab Narwiyoto, meski persidangan sempat ditunda dua pekan, ia yakin gugatan perdatanya akan berjalan sebagaimana mestinya.

“Jadwal persidangan selanjutnya diagendakan Selasa (9/3). Yang jelas persidangan ini akan tetap berlanjut selama belum dapat meyakinkan dan menjamin bahwa tidak akan ada pemotongan anggaran oleh pusat sebesar 25 persen,” beber Totok.

Mantan anggota DPRD dua periode itu menegaskan, rakyat Situbondo tidak boleh dirugikan akibat kinerja buruk eksekutif dan legislatif. Jika itu (pemotongan 25 persen) terjadi, urai Totok, maka nanti akan diuji dalam persidangan dan kedua pihak harus disanksi berupa pencabutan hak hak keuangannya karena telah abai dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan seperti diatur dalam dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemda.

“Kesimpulannya, rakyat tidak boleh kalah dan sengsara. Karena mereka (eksekutif dan legislatif) dibayar oleh rakyat,” pungkas mantan Ketua DPC PDIP Kabupaten Situbondo itu. [awi]

Tags: