Sumenep, Bhirawa
Sebanyak 22 Desa tersebar di 9 Kecamatan/Kepulauan hari ini (01/11) menggelar pemilihan kepala desa (pilkades) serentak. Pilkades serentak tahap III ini mendapatkan atensi khusu dari Polres setempat dengan menerjunkan 2000 personel, lebih banyak dari pilkades serentak di wilayah daratan yang hanya 1800 personel.
Kapolres Sumenep, AKBP Marjoko mengatakan, pelaksanaan pilkades serentak di kepulauan ini memang mendapatkan perhatian khusus karena selain jarak yang jauh, jumlah pemilih di masing-masing desa relatif banyak sehingga dikatagorikan sangat rawan.
“Untuk pilkades di Kepulauan memang kami sengaja terjunkan personel lebih banyak dibanding di daratan karena kami katagorikan wilayah sangat rawan, jadi jumlah personel menggunakan pola maksimal,” kata kapolres Sumenep, Minggu (30/11).
Menurut Marjoko, personel yang diterjunkan ke kepulauan itu terdiri dari Polri, Brimob Polda Jatim, TNI, Satpol PP dan Linmas. Mereka ditempatkan di masing-masing desa yang akan menggelar pilkades sejak H-1 hingga H+1.
“Bekerja harus penuh tanggung jawab, setiap tindakan harus mengacu pada perundang-undangan, hilangkan sikap ego sektoral institusi, jaga kekompakan, hindari perbuatan yang tercela, baik melanggar norma, agama, kearifan lokan maupun perundang-undangan serta utamakan kemitraan,” ujar kapolres saat pergeseran pasukan.
Sementara itu, Wakil Bupati Sumenep, Soengkono Siddik menyatakan, penambahan personel untuk pengamanan pilkades di Kepulauan itu merupakan keputusan yang tepat. Pasalnya, jika terjadi gejala konflik antar warga dapat tertangani secara cepat, jika masih harus menerjunkan dari wilayah daratan dipastikan akan lambat penanganannya.
“Semoga aparat keamanan yang diterjunkan ke kepulauan itu bisa mempertahankan situasi masyarakat yang kondusif. Menghasilkan pemimpin yang berkualitas, hingga bisa meningkatkan pembangunan,” harap wabup Sungkono Siddik.
Di tempat terpisah, Kabag Pemdes, Pemkab Sumenep, Moh Ramli memaparkan, untuk wilayah kepulauan sebenarnya ada 24 desa yang harus menggelar pilkades serentak tahun ini, tapi karena ada dua desa yakni desa Masakambing, kecamatan Masalembu dan desa Angon-angon, kecamatan Arjasa tidak bisa melanjutkan tahapan pilkades.
“Untuk desa Masakambing calonnya hanya satu dan untuk desa Angon-angon proses penetapan calonnya cacat hukum, ada satu dari lima calon yang berdomisili tidak sampai satu tahun tapi diloloskan oleh panitia. Jadi, ada dua desa yang dihentikan,” terang Ramli.
Lebih lanjut Ramli memaparkan, untuk desa Angon-angon, panitia sudah diberi kesempatan untuk melakukan penyaringan administrasi ulang, tapi rupanya panitia tidak memanfaatkan waktu yang diberikan pemkab itu. “Kami sudah memberi kesempatan bagi panitia di desa Angon-angon, tapi ternyata tetap saja melanjutkan penetapan calon yang cacat hukum itu, makanya kami terpaksa menghentikannya,” imbuhnya.
Untuk 4 desa, baik di daratan maupun di kepulauan yang tidak bisa menyelenggarakan pilkades serentak tahun ini, harus ditunda hingga pelaksanaan pilkades serentah tahun berikutnya. “Jika ada salah satu desa dari empat desa yang dihentikan itu ternyata panitia tetap memaksa melanjutkan pemilihan, hasilnya pasti tidak diakui dan bupati tidak akan melantiknya,” tegasnya. [sul]
Keterangan Foto : Wabup Sumenep, Soengkono Siddik (kiri) dan Kapolres Sumenep, AKBP Marjoko saat pelepasan personel keamanan di Pelabuhan Kalianget.
