Hari Ini DPRD Kota Blitar Paripurna Pemberhentian Wali Kota Samanhudi Anwar

Syahrul Alim

Kota Blitar, Bhirawa
Menindaklanjuti Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang pemberhentian Wali Kota Blitar, Muh. Samanhudi karena telah melakukan tindak pidana korupsi, hari ini DPRD Kota Blitar akan gelar Paripurna Pemberhentian jabatan Wali Kota Blitar. DPRD Kota Blitar, Ketua DPRD Kota Blitar, Syahrul Alim mengatakan pihaknya sudah menerima SK Mendagri terkait pemberhentian tetap Samanhudi Anwar sebagai Wali Kota Blitar periode 2016-2021 tersebut dan akan digelar rapat paripurna untuk menetapkan pemberhentian Samanhudi Anwar.
“Besok (hari ini red) akan dilaksanakan Paripurna Pemberhentian jabatan Walikota Blitar periode 2016-2021, Muh. Samanhudi Anwar,” kata Syahrul Alim saat ditemui usai mengikuti acara Gerakan Menanam Pohon di Kepek Dusun Kalidahu Desa Ngeni Kecamatan Wontirto Kabupaten Blitar, Minggu(2/2) kemarin.
Lanjut Syahrul, pelaksanaan paripurna ini sesuai dengan Surat Keputusan (SK) yang ditetapkan tanggal 20 Januari 2020 ditandatangani Mendagri, Muhammad Tito Karnavian, tertulis mengesahkan pemberhentian tidak dengan hormat Samanhudi Anwar dari jabatan Walikota Blitar periode 2016-2021. Karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, sesuai petikan putusan MA No 2440 K/Pid.Sus/2019 tanggal 25 September 2019.
“Dalam SK tersebut juga menyebutkan, menunjuk Wakil Walikota Blitar, Santoso menjadi pelaksana tugas (Plt) untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Wali Kota Blitar sampai dilantiknya Santoso, sebagai Wali Kota Blitar sisa masa jabatan 2016-2021,” ujarnya.
Selain itu dikatakan Syahrul, untuk pengesahan Wali Kota Blitar definitif yang akan meneruskan sisa masa jabatan 2016-2021 mendatang, pihaknya juga akan menunggu dari keputusan Mendagri setelah diusulkannya melalui rapat paripurna hari ini.
“Sesuai dengan mekanisme yang memutuskan pelantikan Santoso menjadi Walikota Blitar definitif adalah Mendagri, nanti Mendagri mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Gubernur Jatim dan diteruskan ke Pemkot Blitar serta DPRD,” pungkasnya.
Sementara perlu diketahui Wali Kota Blitar nonaktif Muh. Samanhudi Anwar terjaring OTT KPK pada Juni 2018 lalu, terkait kasus dugaan suap fee proyek pembangunan gedung baru SMPN 3 Kota Blitar senilai Rp. 23 miliar.
Putusan Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Surabaya, Muh. Samanhudi divonis hukuman pidana 5 tahun penjara dan denda Rp 500 juta, karena terbukti menerima suap Rp 1,5 miliar. Bahkan Majelis Hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan, pencabutan hak politik Samanhudi selama 5 tahun.
Karena tak terima putusan tersebut akhirnya Jaksa KPK maupun terdakwa Samanhudi sama-sama mengajukan banding atas vonis tersebut, dimana di tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Tipikor Jawa Timur di Surabaya memperkuat putusan PN Tipikor Surabaya, lalu jaksa KPK kembali mengajukan kasasi terkait putusan itu ke Mahkamah Agung (MA) dan akhirnya putusan kasasi pun turun 25 September 2019, sama dengan vonis PT Tipikor Jawa Timur dengan tetap pada putusan yang sama. [htn]

Tags: