Hari Ini, DPRD Sumenep ke Bulog Pusat

Sumenep, Bhirawa
Komisi I DPRD Sumenep, Madura hari ini (Rabu, 23/03) bertolak ke Jakarta dalam rangka mengkonfirmasi kepada Bulog pusat terkait problem distribusi raskin dari hulu hingga hilir, utamanya inkonsistennya Bulog dalam mendistribusikan raskin.
Ketua Komisi I DPRD Sumenep, Darul Hasyim Fath mengatakan, tujuan komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan itu ke Bulog pusat untuk memastikan bagaimana mekanisme pendistribusian raskin yang tertuang dalam aturan bakunya. Sebab, di kabupaten Sumenep, pada tahun 2015 pun, masih ada raskin yang belum tersalurkan, padahal uang tebusan sudah diberikan kepala desa ke Bulog, total sebesar Rp3,8 milyar.
“Kami akan mengkonfirmasikan soal penebusan raskin yang sudah dilakukan oleh kepala desa, sementara raskinnya tidak dicairkan sebagaimana terjadi di Sumenep. Apakah cara-cara semacam ini tertuang dalam keputusan Bulog,” kata Darul Hasyim, Selasa (22/03).
Selain akan mengkonfirmasi mekanisme pendistribusian raskin, pihaknya juga akan mempertanyakan kebenaran soal dana tebusan raskin dari 123 kepala desa sebesar Rp3,8 milyar yang disimpan di BRI atas perintah Bulog pusat. Uang yang dititipkan di BRI itu dilakukan oleh Muji Hariyanto selaku Korlap Raskin Perum BULOG Subdivre Madura untuk wilayah Kabupaten Sumenep ke Rekening penampungan BRI Cabang Sumenep atas nama Giro penampungan PU No Rek 009501000071305.
Penitipan uang itu dilakukan dua kali, yakni pada tanggal 22 Januari 2016 sejumlah Rp2.175.032.000 atau Rp2,1 milyar dan tanggal 25 Januari 2016 sebesar Rp1.657.000.000 atau Rp1,6 milyar. Total dana yang dititipkan ke Rekening penampungan BRI Cabang Sumenep senilai Rp3.832.032.000 atau Rp3,8 milyar.
“Kami juga akan mengkonfirmasikan ke komisaris utama BRI. Kami juga akan meminta agar di komisaris BRI mengkroscek ke BRI-BRI daerah. Jangan-jangan kondisinya sama dengan di Sumenep. Uang tebusan raskin dititipkan di BRI,” ucapnya.
Ia menegaskan, kalau benar-benar terjadi disejumlah daerah soal penyimpanan uang di bank, maka komisi I akan meminta badan pemeriksa keuangan (BPK) sebagai auditor negara untuk mengaudit dana Bulog. Bahkan akan memberikan kesempatan bagi komisi pemberantas korupsi (KPK) untuk menjalankan tugasnya sebagai pemberantas korupsi.
“Ini tidak bisa dibiarkan. Karena raskin ini kan program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang masih berada diambang batas kemiskinan. Makanya, BPK dan KPK harus menjalankan tugasnya masing-masing,” tegasnya.
Sebelumnya, Komisi I DPRD Sumenep melakukan sidak ke Bulog setempat. Mengingat, Kepala Bulog Sumenep, Ainul Fatah diduga menyelewengkan kekuasaannya yakni menyimpan uang tebusan raskin untuk jatah bulan Juni hingga Desember dan raskin ke 13-14 pada tahun 2015. Dana itu untuk raskin sebanyak 2.300 ton di 123 desa.
Kepala Bulog Sumenep, Ainul Fatah terkesan menutup-nutupi uang milyaran rupiah yang disimpan di BRI itu dengan alibi tidak tahu karena yang menyetorkan ke bank itu korlap raskin Bulog Sumenep atas perintah Bulog pusat. [sul]