Kantor Gubernur Jatim
Pemprov, Bhirawa
Bisa jadi, Kamis (12/1) hari ini merupakan hari paling sulit bagi kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di lingkungan Pemprov Jatim. Sebab semua kepala SKPD rencananya diwajibkan melakukan presentasi program prioritas di hadapan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo. Banyak yang menyebut, presentasi kali ini lebih sulit dibanding ujian disertasi.
Berdasarkan pengalaman tahun-tahun lalu, setiap kepala SKPD diminta menjabarkan program-program prioritas di hadapan Gubernur Soekarwo, Wagub Jatim Drs H Saifullah Yusuf dan Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM. Setiap kepala SKPD dilarang didampingi staf, sehingga dia harus menguasai betul program yang menjadi prioritas.
Jika sampai ditanya Gubernur tidak bisa menjawab, atau jawabannya bertele-tele dipastikan akan menanggung malu, sebab disaksikan seluruh kepala SKPD. Apalagi, jika gubernur tidak berkenan dengan jawaban kepala SKPD tersebut, gubernur tidak segan untuk menegurnya.
Menurut Kepala Biro Humas dan Protokol Setdaprov Jatim Drs Benny Sampir Wanto MSi, acara presentasi tersebut bersifat tertutup tidak boleh diliput oleh media. Rencananya, kegiatan itu digelar di ruang rapat utama Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jatim.
Benny mengatakan presentasi para kepala SKPD tersebut dimaksudkan untuk tersinerginya antara RPJMD 2014-2019 dengan rencana kegiatan SKPD di Jatim. “Apabila dinilai belum sinkron, tentu saja Bapak Gubernur akan melakukan koreksi,” ujarnya.
Dengan demikian, kata Benny, visi Gubernur Jatim dalam mewujudkan Jatim lebih sejahtera, berkeadilan, mandiri, berdaya saing dan berakhlak mulia segera terwujud. “Semua program tentu dimaksudkan untuk kesejahteraan rakyat Jatim,” kata mantan Kepala Biro Kerjasama Setdaprov Jatim ini.
Benny menjelaskan, dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan pada 2017 maka kepala SKPD diharapkan untuk memaparkan capaian program prioritas 2016 dan rencana program atau kegiatan prioritas 2017 yang mendukung target Indikator Kinerja Utama RPJMD 2014-2019.
Lebih lanjut, Benny menyampaikan, setiap kepala SKPD diminta memaparkan programnya dalam bentuk power poin yang disajikan secara ringkas, padat dan jelas dengan penyampaian waktu kurang lebih 10 menit. Paparan program tersebut juga diharapkan dilengkapi dengan data yang valid dan analisa lengkap.
Sebelumnya, Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Soekarwo sudah menyatakan akan melakukan evaluasi terhadap semua program yang telah disusun SKPD. Jika program tersebut dianggap tidak produktif, mantan Sekdaprov Jatim itu akan mencoretnya.
Sejauh ini, dirinya telah melakukan beberapa pencoretan program SKPD yang dianggap kurang produktif. Di antaranya adalah program renovasi rumah tidak layak huni. Pencoretan ini terpaksa dilakukan karena masih ada program yang lebih penting yang bertujuan untuk mendongkrak perekonomian Jatim pada 2017.
Pakde Karwo menegaskan, pihaknya sangat tahu detail semua program yang ada di SKPD. Sebab saat pembahasan, dirinya terlibat penuh untuk menentukan program mana saja yang perlu mendapat prioritas. “Anggaran di SKPD tidak akan dihapus, tapi anggaran yang ada akan dialihkan kepada yang lebih prioritas,” ungkapnya. [iib]
