Hari ini, Pemkot Operasi Yustisi di Sembilan Kecamatan

(Waspadai Indekos Mewah Jadi Prostitusi Terselubung)
Surabaya, Bhirawa
Mulai hari ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya menggelar operasi yustisi di sembilan Kecamatan pasca lebaran sampai akhir Juli 2016 mendatang. Sasarannya pun di indekos dan rumah kontrakan yang dihuni penduduk dari luar Kota Surabaya. Sayangnya, Pemkot Surabaya sendiri belum memiliki data valid jumlah indekos yang ada di Kota Pahlawan ini.
Sembilan kecamatan itu yakni, Gubeng pada 12 Juli, Krembangan pada 14 Juli, Sukolilo pada 15 Juli, Karang Pilang pada 18 Juli, Wiyung pada 19 Juli, Sawahan pada 21 Juli, Dukuh Pakis pada 22 Juli, Kenjeran pada 25 Juli, dan Wonocolo pada 26 Juli.
Kepala Bidang Perencanaan dan Perkembangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapi) Kota Surabaya Arief Budiarto mengatakan, operasi yustisi ini sasarannya terhadap masyarakat pendatang sebelum dan sesudah lebaran.
“Bu Wali (Tri Rismaharini, red) ingin tahu, berapa jumlah warga sebelum dan sesudah Idul Fitri, jadi diadakan operasi yustisi. Jadi yang terjaring nanti diminta untuk melapor,” kata Arief saat ditemui Bhirawa di ruang kerjanya, Senin (11/7) kemarin.
Operasi yustisi ini, kata Arief, di backup langsung oleh Danramil, Kecamatan, serta pihak kepolisian. Ia pun memastikan kos-kosan mana saja yang akan menjadi sasaran operasi. Mulai dari kos-kosan biasa hingga mewah.
“Seperti yang sudah terdeteksi saat ini kos-kosan mewah di daerah Airlangga dan Pucang Sewu. Sebenarnya kos-kosan itu sudah berdiri lama, tapi baru saja terdeteksi,” ujarnya.
Mantan Kasatpol PP Kota Surabaya ini pun memastikan kos-kosan mewah dengan harga hingga mencapai jutaan ini masih menjadi tempat prostitusi terselubung. Lokasi kos-kosan mewah ini pun telah terdeteksi seperti di daerah Sawahan, Dukuh Pakis.
“Kos-kosan ini diidikasi yang menghuni wanita penghibur,” jelasnya.
Namun, Arief memastikan dengan digelarnya operasi yustisi ini bisa menekan jumlah penduduk luar Kota Surabaya yang ingin mengadu nasib di Kota Surabaya. Terbukti hingga tahun 2014 menunjukkan ada penurunan pemohon yang mengurus Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS).
“Artinya, ada penurunan sejak tahun 2014 hingga pertengahan 2016. Jadi, kami lagi menekan jangan sampai banyak orang datang ke surabaya. Namun, masih banyak yang belum mengurus SKTS. Dan jumlah tersebut belum termasuk mahasiswa,” pungkasnya.
Ia pun menegaskan bahwa yang berhak mengeluarkan SKTS bukan dari Dispendukcapil Kota Surabaya melainkan pihak Kecamatan setempat. Mengingat masih banyak pemohon SKTS yang berbohong kepada petugas terkait pekerjaan. Seperti pada bulan Ramadan kemarin masih ada Pekerja Seks Komersial (PSK) yang tertangkap basah oleh petugas kepolisian saat melayani pria hidung belang.
“Kecamatan saya kira kurang cermat ya, karena pengurusan SKTS bukan kami (Dispendukcapil, red) yang handle tapi Kelurahan dan Kecamatan. Karena yang mengeluarkan SKTS langsung Kecamatan. Dispendukcapil hanya memfasilitasi saja,” ujarnya.
Pertumbuhan penduduk Surabaya tiap tahunnya, kata Arief mencapai tiga persen atau kurang lebih 80 ribu orang yang masuk ke Surabaya. “Rata-rata dari luar kota, jadi penyumbang pertumbuhan penduduk Surabaya dari faktor migrasi bukan kelahiran,” jelasnya.
Sementara, Lurah Ploso Bogen Bambang Ponco Mulyanto langsung merespon operasi yustisi yang akan digelar serentak pasca lebaran. Ia mengumpulkan setiap RW yang ada diwilayahnya untuk mendata kos-kosan mana saja yang akan menjadi sasaran operasi yustisi.
“Besok (hari ini, red) kami akan mengumpulkan semua RW yang ada di Ploso Bogen untuk mendata jumlah kos-kosan dan mana saja yang akan di operasi yustisi,” kata Bambang Ponco saat ditemui Bhirawa di kantornya, kemarin.
Bambang Ponco menjelaskan, akan berkoordinasi kepada Kecamatan Tambaksari untuk melakukan yustisi kependudukan. Menurutnya, operasi yustisi bertujuan mengetahui jumlah penduduk sebelum dan sesudah lebaran. “Jadi, kami nanti akan berkoordinasi ke pihak Kecamatan untuk melakukan yustisi kependudukan. Karena ini sangat penting agar bisa mengetahui jumlah penduduk pasca lebaran,” ujarnya. (geh)
Tabel : Warga Pendatang Mengurus SKTS
Tahun 2014 total 31.353 orang
Tahun 2015 total 28.134 orang
Tahun 2016 (akhir Juni) 13.508 orang