Hari Ini Perda Penyelenggaraan Pendidikan Jatim Disahkan

Pemprov Jatim, Bhirawa
Perubahan wewenang mengelola pendidikan berimbas pada perubahan payung hukum yang berlaku. Terkait hal itu Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim bersama Komisi E DPRD Jatim tengah merumuskan Perda Penyelenggaraan Pendidikan yang akan disahkan hari ini, Kamis (28/12).
Ketua Komisi E DPRD Jatim Hartoyo mengatakan beberapa hal ditambahkan dalam Raperda, khususnya terkait pendidikan karakter dan secara khusus terkait SMK. Apalagi saat ini pengelolaan SMK di Jatim memiliki banyak variasi. Mulai dari adanya SMK sebagai Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD), SMK Mini hingga SMK dengan program double track. Secara keseluruhan, akan terdapat penambahan sekitar 40 pasal dalam raperda tersebut.
“Raperda ini juga penting agar pembiayaan pendidikan tidak hanya di daerah tetapi juga dari pusat,”ungkapnya usai di sela acara Refleksi Capaian Program Pendidikan Tahun 2017 dan Menyongsong Program Pendidikan Tahun 2018 di Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim, Rabu (27/12).
Ia mengaku perlu banyak menghimpun aspirasi sekolah sebagai pelaksana pendidikan untuk mematangkan Raperda. Selain itu wajar jika saat ini pengelolaan SMA/SMK di Jatim ada yang belum masksimal mengingat baru satu tahun pengelolaan SMA/SMK diambil alih provinsi.
“Dengan adanya refleksi ini sebagai dasar untuk meningkatkan yang sudah dikerjakan. Harapan harus lebih maju,” ungkapnya.
Sementara itu Kepala Dindik Jatim, Saiful Rachman mengungkapkan dalam rancangan perda tersebut, sejumlah urusan menjadi pembahasan utama. Antara lain terkait hak dan kewajiban Pemprov Jatim, penyelenggara pendidikan, masyarakat serta Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Selain itu, dibahas pula terkait penyelenggaraan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, tenaga pendidik – kependidikan, serta izin pendirian, perubahan dan penutupan satuan pendidikan.
Iapun menegaskan tahun 2018 pendanaan pendidikan di Jatim akan banyak dialokasikan untuk pemberian subsidi gaji GTT dan PTT. Dengan jumlah keseluruhan mencapai 8.000 orang.
Selain itu, pihaknya akan lebih berkonsentrasi untuk pendidikan dan peningkatan indeks pembangunan manusia di daerah Madura yang selama ini masih rendah. Untuk itu sarana dan pra sarana akan lebih diperhatikan.
“Yang paling penting menggunakan pola ‘double track’, yaitu formal dan non-formal. Selain itu pendidikan di Madrasah Diniyah juga diberi pembekalan. Meskipun sudah ada SMK mini. Pada tataran tingkat menengah diharapkan adanya peningkatan,” pungkas dia. [tam]