Bambang DH dan Tri Rismaharini
Bambang DH Akui Partainya Salah Strategi
KPU Surabaya, Bhirawa
Memasuki hari kedua pendaftaran pasangan calon wali kota dan wakil wali kota dalam Pilkada Surabaya nihil pendaftar, Senin (27/8). Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya masih belum menerima satupun pendaftar selain Tri Rismaharini dan Whisnu Sakti Buana dalam Pilkada (Pemiludaka) 2015.
“Sampai hari ini (Senin kemarin, red) belum ada konfirmasi apapun dari masyarakat yang mau mencalonkan. Dari jam 07.30 sampai 16.00 tidak ada pasangan calon wali kota dan wakil wali kota yang mendaftar,” kata Nur Syamsi selaku Komisioner KPU Kota Surabaya Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Pengembangan Informasi saat ditemui Bhirawa, Senin (27/7) kemarin.
Namun, KPU Kota Surabaya tetap optimistis ada yang mendaftarkan diri hingga batas akhir pendaftaran, Selasa (28/7). “Kami tetap optimistis masih ada yang mendaftar hingga hari terakhir,” imbuhnya.
Dijelaskan Syamsi Senin kemarin ada dua sekretaris dari partai politik yang mengaku Sekretaris DPC Partai Gerindra dan DPC Partai Golkar Surabaya yang mengambil formulir pendaftaran. Namun belum ada konfirmasi apakah mereka akan melakukan pendaftaran.
“Sekitar pukul 13.15 kedua sekretaris ini sekadar meminta formulir pendaftaran. Kapan daftarnya dan siapa calonnya nanti kami belum tahu. Mereka hanya konsultasi saja dan meminta formulir pendaftaran. Tapi belum ada konfirmasi soal pendaftaran,” terangnya.
Ditegaskannya KPU Kota Surabaya sudah menyiapkan langkah kalau hingga batas waktu pendaftaran Selasa (28/7) hari ini tidak ada pasangan calon yang mendaftar. Terkait gugatan yang sudah dilayangkan DPC PDIP Surabaya ke Mahkamah Konstitusi (MK), Syamsi mengatakan dirinya bukan mencabut melainkan menundanya yang sesuai Peraturan KPU (PKPU) Nomor 12 Rahun 2015 tentang pencalonan pemilihan kepala daerah dan wakilnya. Namun jika hanya ada calon tunggal, KPU tetap akan menunda Pilkada hingga 2017.
“Nah, bola salju itu sekarang berada di partai politik. Apakah partai politik itu mau mencalonkan apa tidak,” terangnya.
Menurut Syamsi, jika calon kurang dari 2 pasangan atau tunggal, maka sesuai dengan surat edaran KPU nomor 402, pihaknya akan melakukan sosialisasi selama 3 hari tepatnya pada 29, 30, 31 Juli ke partai politik dan masyarakat umum. Surat edaran KPU yang mengatur perpanjangan pendaftaran dengan formasi 3-3-3.
Artinya, jika masa pendaftaran berlangsung selama 3 hari tersebut kurang, maka diberi waktu jeda 3 hari untuk KPU melakukan sosialisasi lagi. Tiga hari berikutnya KPU membuka pendaftaran lagi.
“Pendaftaran kembali dibuka pada 1,2, dan 3 Agustus. Jika masih nihil pendaftar, kami harus membuat surat keputusan agar Pilkada Surabaya ditunda sampai 2017. Kami ini pelaksana Undang-Undang, dan telah dijelaskan secara teknis di PKPU nomor 12 yang mengatur tentang bagaimana teknis penghentian tahapan,” pungkasnya.
Rumor Kesengajaan
Sementara itu DPP PDI Perjuangan mengaku salah strategi dalam persiapan Pilkada Surabaya. Mereka terlalu percaya diri dengan calon incumbent yang diusung, sehingga lalai dengan potensi ancaman yang ada. Ancaman itu adalah tidak adanya pesaing incumbent hingga pendaftaran ditutup oleh KPU Surabaya.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPP PDIP Bambang DH mengatakan, DPC PDIP Surabaya mestinya cermat dengan segala situasi yang terjadi, termasuk kemungkinan tidak adanya pesaing bagi calon yang diusung. Sehingga mereka menyiapkan calon lain untuk bertarung dengan incumbent.
“Nah, sekarang ini baru terasa. Kalau sampai tidak ada calon lain yang mendaftar, tentu yang rugi PDIP. Sebab, pelaksanaan Pilkada akan ditunda hingga pemilihan kepala daerah serentak digelar 2017,”ungkap Bambang DH saat dihubungi melalui sambungan telepon, Senin (27/7).
Bambang merasa, DPC PDIP maupun incumbent, over confident bakal memenangi Pilkada Surabaya. Sehingga mereka abai dengan partai lain. Padahal, mestinya sejak awal, hal itu dipikirkan, salah satunya adalah menyiapkan calon lain sebagai pesaing. “Di daerah lain, yang seperti ini menjadi pertimbangan. Sekalipun calon yang diusung berpotensi menang, mereka tetap menyiapkan pesaing. Sehingga Pilkada tetap bisa berlangsung,”tegas mantan Wali Kota Surabaya dua periode ini.
Karena itu, bila memang Pilkada Surabaya benar-benar ditunda hingga 2017, maka hal itu harus bisa diterima dengan lapang dada. Baik partai maupun calon yang bersangkutan tidak bisa menyalahkan aturan yang ada. “Peraturan KPU tentang penundaan Pilkada serentak bila calon hanya satu sudah berdasarkan pertimbangan matang. Regulasi ini sudah ada sejak lama. Sehingga partai harus bisa menyikapi sejak pagi,”tukasnya.
Sementara itu beredar rumor bahwa keputusan DPC PDIP dengan tidak menyiapkan calon lain sebagai pesaing adalah sebuah kesengajaan. Sebab, DPC PDIP Kota Surabaya memiliki sejarah kurang bagus dengan incumbent Tri Rismaharini. Sehingga mereka tidak menginginkan Tri Rismaharini terpilih kembali. “Tetapi, karena DPP sudah terlanjur memberi rekom, maka caranya ya seperti itu,”tutur sumber di internal PDI P
Bagi pengamat politik Umar Solahudin, kesengajaan tersebut mungkin saja terjadi. Sebab, bila memang serius mengusung incumbent, hal itu (calon pesaing) sudah disiapkan sejak awal. “Kalau di masa injury time seperti ini ya agak kesulitan,”tegasnya.
Meski begitu, pihahaknya optimistis calon tunggal tidak akan terjadi di Kota Surabaya. Sebab PDIP akan bekerja keras untuk mendorong partai lain, terutama PKB dan Hanura untuk mengusung calon. “Kemungkinan ini bisa saja terjadi. Sebab, di tataran DPP hubungan PDIP dengan PKB cukup harmonis,”ungkapnya.
Hanya, upaya ini, lanjut Umar bisa menimbulkan persepsi beragam di masyarakat Surabaya. “Mereka akan menilai apakah PKB serius untuk mengusung calon ataukah hanya main-main, sebagai calon bayangan dari pasangan incumbent,”imbuh dosen Unmuh Surabaya ini.
Namun, bila itu tidak terjadi, maka kemungkinan Pilkada Surabaya untuk diundur pada 2017 sangatlah besar. Terlebih lagi, saat ini sudah memasuki injury time. Waktu untuk melakukan komunikasi politik sangatlah singkat. “Apalagi Koalisi Majapahit sampai saat ini belum memunculkan figur calon. Sepertinya memang ada kesengajaan dari Koalisi Majapahit untuk menunda Pilkada pada 2017. Tapi, politik itu dinamis. Bisa saja injury time ini akan muncul calon,”tukasnya.
Terpisah, Sekretaris DPW PKB Jatim Thoriqul Haq memastikan bahwa partainya akan mengusung kader sendiri pada Pilkada Surabaya. Saat ini pihaknya tengah melakukan konsolidasi dengan partai-partai lain dalam Koalisi Majapahit untuk mencari pasangannya.
“Ketua DPC PKB Samsul Arifin yang akan diusung. Nama ini yang sedangkan kami tawarkan ke partai lain untuk dicarikan pasangannya. Karena itu kami terus berkomunikasi dengan partai lain, termasuk di Koalisi Majapahit. Mudah-mudahan, sebelum penutupan pendaftaran semuanya beres,”pungkasnya. [geh,cty]
