3 Petinggi Pemkot Mojokerto Sidak Menyebar

Wakil Wali Kota Suyitno (dua dari kiri) melihat langsung pelayanan kesehatan dalam Sidak ke Puskesmas Wates, Senin (11/7) kemarin. [kariyadi/bhirawa]

Kota Mojokerto, Bhirawa
Hari pertama masuk kerja pasca libur Lebaran, tiga pejabat tinggi Pemkot Mojokerto melakukan Sidak secara menyebar. Ketiga petinggi itu yakni Wali Kota Mas’ud Yunus, Wakil Wali Kota, Suyitno, serta Sekdakot Mas Agoes Nirbito.
”Supaya efektif dan hemat waktu, Sidak dilakukan menyebar dalam waktu bersamaan. Ada tim saya, Wawali dan Sekdakot,” ujar Mas’ud Yunus disela-sela Sidak RSUD Kota Mojokerto, Senin (11/7) kemarin.
Rombongan wali kota menggelar Sidak di tiga tempat, yakni Dinas Pekerjaan Umum, Dishubkominfo serta RSUD. Tim Wakil Wali Kota, Suyitno melakukan Sidak ke Puskesmas Wates dan Puskesmas Kedundung.
”Kami fokuskan kepada pelayanan masyarakat, Jangan sampai habis libur ada yang membolos sehingga pelayanan masyarakat terbengkalai,” kata Wakil Wali Kota Suyitno usai Sidak.
Sedangkan Sekdakot membawa rombongan ke Kantor Dinas Pendapatan Pengelolahan Keuangan dan Asset (DPPKA), Bappeko dan Kantor Kec Kranggan.
Ditemui usai Sidak Wali Kota Mas’ud Yunus memastikan tak seorang pun PNS di lingkungan Pemkot Mojokerto yang membolos. Sidak dilakukan setelah dia menggelar halal bihalal dengan kepala SKPD di GOR Seni Majapahit.
Kantor Dinas PU di By Pass Mojokerto menjadi sasaran pertama Sidak. Di tempat ini, wali kota mengecek daftar absen pegawai. Tak mendapatkan hasil, Mas’ud lantas melanjutkan pengecekan ke Dishub Kominfo dan RSUD Dr Wahidin Sudiro Husodo. Lagi-lagi dia tak menemukan adanya PNS yang bolos kerja.
”Setelah libur panjang Idul Fitri, masuk pertama kerja harus situasinya normal. Semua PNS harus masuk dan melakukan kegiatan sebagaimana biasa. Alhamdulillah saat ini semuanya masuk, hari ini tidak ada yang izin,” kata Mas’ud.
Sidak hari pertama masuk kerja ini, lanjut Mas’ud, bukan tanpa alasan. Dia ingin memastikan pelayanan terhadap masyarakat, baik terkait kesehatan maupun administrasi tak terganggu karena adanya PNS yang membolos.
”Kami ingin pelayanan tak terganggu, instansi yang menyangkut pelayanan harus bekerja optimal memberikan pelayanan sesuai yang kami harapkan,” ujarnya. [kar]