Foto: ilustrasi
Imbas Kekurangan Siswa di Swasta
Surabaya, Bhirawa
Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) menandai tahun ajaran baru 2018/2019 mulai berjalan hari ini, Senin (16/7). Namun, pada hari pertama masuk sekolah tersebut sebagian besar sekolah swasta di Surabaya juga tetap akan melayani pendaftaran siswa baru. Khususnya untuk jenjang SMP yang hingga kini masih kesulitan memenuhi target daya tampungnya.
Kekurangan siswa ini menurut Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP swasta wilayah Surabaya Timur, Erwin Darmogo terjadi karena sekolah swasta tidak dilibatkan dalam perencanaan PPDB sekolah negeri tahu ini.
“Sebelum bulan puasa ada pertemuan dengan MKKS, tetapi bukan masalah PPDB melainkan Ujian Nasional (UN). Itu sempat membahas mitra warga dan menanyakan kesanggupan sekolah swasta untuk menerima,”urainya.
Pihak MKKS menyanggupi penerimaan mitra warga, hanya saja butuh rapat lanjutan antara dindik dengan yayasan yang menanungi sekolah swasta. Namun, hingga selesai PPDB sekolah negeri tidak ada komunikasi dengan pihak sekolah swasta lagi. “Tahun lalu kami diajak bicara sebelum PPDB, kami juga diberi jatah siswa mitra warga. Tapi tahun ini tidak, semua siswa mitra warga ditampung negeri, dan jumlah siswa yang diterima jalur reguler tetap,” urai kepala SMPK YBPK 1 Surabaya ini.
Padahal, sekolah swasta tidak menolak penerimaan siswa tidak mampu. Sebab dengan adanya siswa tidak mampu, sekolah masih bisa membiayai operasional dengan mengajukan dana Bantuan Operasional Daerah. Namun, ia mendengar informasi seluruh siswa tidak mampu ditampung di sekolah negeri. Erwin pun sempat beranggapan mungkin ini strategi dindik untuk menuntaskan PPDB. Sebab, jika mitra warga untuk sekolah swasta disurvei atau pun dijemput bola saat sekolah negeri masih menerima pendaftar, kebanyakan calon siswa menolak.
“Saya pikir semua siswa tidak mampu ditampung tetapi kuota reguler dikurangi. Ternyata tidak, jumlah siswa yang diterima di jalur reguler tetap. Bahkan ada sekolah baru di kawasan Rungkut yang dibuka tanpa sosialisasi pada kami,”urainya.
Hal ini tentunya sangat berdampak pada penerimaan siswa SMP Swasta. Daya tampung yang disediakan sekolah swasta sesuai dengan jumlah lulusannya tahun 2018 belum bisa terpenuhi. “Ada yang tadinya 10 rombel, tahun ini hanya dapat tujuh rombel. Ada yang dapat kurang dari satu rombel bahkan hanya 4 siswa,” urainya.
Kekurangan siswa menurutnya akan sangat berdampak pada operasional. Dan tentunya pemenuhan jam mengajar guru yang berarti honor guru akan berkurang. Kekurangan jam mengajar ini diperkirakan juga terjadi di sekolahnya jika hingga akhir Juli, daya tampung siswa baru tidak terpenuhi. Diantaranya guru Bimbingan Konseling, guru Bahasa Jawa dan Guru PKn. “Kalau posisinya banyak sekolah yang kekurangan siswa begini, mau nambah jam di sekolah lain juga nggak bisa. Kan nggak ada muridnya,”urainya.
Selain jam mengajar, dengan kurangnya siswa maka biaya operasional sekolah akan berkurang. Salah satu solusi agar sekolah terus berjalan, gaji guru tidak akan bisa naik dan seragam guru yang setiap tahun ganti harus ditunda.
Erwin berharap ada solusi bersama dari pihak terkait baik kepala Dinas Pendidikan, Wali Kota ataupun DPRD untuk membahas solusi pemenuhan pagu sekolah swasta. “Karena ini masalah Surabaya, guru-gurunya juga dari Surabaya. Tapi kalau kekurangan murid pastinya akan berdampak pada pemenuhan jam mengajar guru,”lanjutnya.
Ditanya terkait kualitas sekolah swasta, menurut penurunan pendaftar sekolah swasta tidak hanya terjadi pada sekolah yang kecil. Tetapi juga sekolah yang terbilang memiliki kualitas setara dengan sekolah negeri. “Jadi kami sekolah swasta setidaknya masih membuka pendaftaran hingga akhir Juli, sebelum memasukkan Data Pokok Pendidikan,”pungkasnya.
Keluhan sekolah yang kekurangan siswa juga diungkapkan Kepala SMP 17 Agustus 1945, Wiwik Wahyuningsih. Ia mengungkapkan baru menerima 60 siswa baru, jumlah ini setengah dari jumlah siswa yang diterima tahun lalu. “Penerimaan secara resmi Sabtu (14/7) terakhir. Kalau sampai saat Layanan Orientasi Siswa (LOS) ada yang mendaftar ya kami terima,”ujarnya.
Menurutnya, regulasi Pemkot dalam PPDB tahun ini sangat merugikan pihak swasta. Karena tidak adanya komunikasi terkait penerimaan siswa baru. ” Kalau jumlah siswa kurang otomatis berdampak pada perolehan jam mengajar dan perolehan pendapatan guru juga berkurang,”ujarnya.
Ia menjelaskan di sekolahnya pengurangan guru akan terjadi, yang semula satu mata pelajaran diampu tiga guru, tahun ini hanya perlu dua guru. “Hal yang seperti ini membuat kami dilema. Harus melepas hubungan kerja dengan guru,” pungkas dia. [tam]
