Pengamanan Jatim Setara Kampanye
Dindik Jatim, Bhirawa
Distribusi naskah soal Ujian Nasional (UN) 2014 jenjang SMA, MA dan SMK mulai berlangsung untuk regional VI. Pada tahap pertama, naskah sebanyak 26 ton dilepas oleh Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Dr Harun MSi yang juga Koordinator Regional VI menuju Kalimantan, Kamis (27/3).
Dari gudang PT Jasuindo Tiga Perkasa, Sidoarjo, naskah dikirim ke tiga provinsi sekaligus. Di antaranya ialah Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan sebanyak 13 ton naskah UN. Sedangkan 13 ton lainnya dikirim ke Kalimantan Utara. Pengiriman dilakukan melalu jasa pengiriman barang dan akan diberangkatkan melalui jalur udara.
“Hari ini (kemarin) semua naskah UN regional VI wilayah Kalimantan tuntas dikirim. Untuk selanjutnya, ditribusi akan dilanjutkan oleh masing-masing provinsi,” tutur Harun usai melepas naskah wilayah Kalimantan di PT Jasuindo Tiga Perkasa, Sidoarjo.
Dalam tempo satu atau dua hari mendatang, Harun optimis naskah soal Un sudah akan diterima dan menjadi tanggung jawab masing-masing provinsi. “Dengan demikian, tugas dan tanggung jawab saya sebagai Ketua Regional VI saya selesaikan hari ini (kemarin),” tegas dia.
Meski jeda antara pengiriman naskah dengan pelaksanaan UN masih jauh, Harun optimis tidak akan terjadi kebocoran. Sebab, selama perjalanan dari gudang percetakan hingga ke gudang provinsi yang dituju telah dikawal oleh pihak kepolisian. “Bahkan sopir yang membawa mobil berisi naskah juga tidak boleh ganti dari tempat pemberangkatan sampai ke lokasi tujuan,” ungkap dia.
Sementara pengiriman untuk Provinsi Jatim, Harun mengaku baru akan dilakukan pada 3 hingga 5 April. Namun, untuk beberapa daerah kepulauan di Jatim, seperit di Sumenep dan Gresik akan dikirim lebih dulu, yaitu 1 April mendatang. “Semua proses sudah sesuai dengan jadwal yang tercantum di Prosedur Operasional Standar (POS) yang ada,” ungkap dia.
Sementara dari Direktur PT Jasuindo Hendro Susanto menambahkan, sejauh ini proses pencetakan soal telah dilakukan dengan pengamanan yang sangat ketat. Sekitar 400-an karyawan dikerahkan selama satu setengah bulan tanpa diperkenankan meninggalkan lokasi percetakan. “Mereka dikarantina mulai dari persiapan sampai masa lupa berakhir. Masa lupa ialah tempo setelah proses percetakan rampung dan karyawan dianggap sudah lupa dengan isi soal,” ungkap dia.
Tak hanya itu, PT Jasuindo yang ditunjuk untuk mengerjakan naskah UN 13 provinsi di Indonesia juga melakukan penandatangan pernyataan tertulis dan sumpah untuk tidak membocorkan soal. Antisipasi lain, karyawan juga dilarang membawa alat komunikasi dalam bentuk apapun, termasuk handy talkie “Memang tugas mereka berat, tapi kami rasa gaji yang diberikan cukup setimpal. Gaji mereka dinaikkan 3,5 sampai 4 kali lipat,” ungkap dia.
Sepertiga Personel
Panitia UN 2014 Jatim tak ingin kecolongan terhadap segala bentuk kecurangan yang mungkin dapat terjadi. Karena itu, Polda Jatim bakal mengerahkan kekuatan untuk mengamankan UN sama seperti pengamanan kampanye Pemilu 2014. Yaitu sepertiga dari 43 ribu personel Polda Jatim.
Kabiro Operasi Polda Jatim Kombespol Mamboying mengatakan, sepertiga atau sekitar 14.300 personel kepolisian telah dikerahkan untuk mengamankan kampanye pemilu mulai 16 Maret sampai 5 April mendatang. Sementara UN ini baru dilaksanakan pada 14 April. Sehingga masih ada jeda lima hari setelah masa pencoblosan dilaksanakan pada 9 April mendatang.
Dia mengaku, pihak kepolisian akan mem-back-up UN secara penuh tanpa terpengaruh pengamanan UN. Sebab, usai masa coblosan berlangsung, kegiatan pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian tidak akan sebesar saat kampanye berlangsung. Jumlahnya hanya seperlima dari kekuatan yang dimiliki oleh seluruh kepolisian di Jatim.
“Memang masih terus dilakukan pengamanan pemilu hingga 28 hari pasca pencoblosan. Yaitu mengawal penghitungan suara dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) hinga Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD),” ungkap Mamboying usai rapat kordinasi pengamanan bersama Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim, Kanwil Kemenag Jatim, dan pengawas Perguruan Tinggi (PT) di Hotel Utami Sidoarjo, Kamis (27/3).
Selain kampanye, Mamboying mengaku tingkat kesibukan tertinggi menghadapi tahapan pemilu ialah saat pemungutan suara. Pada saat itu, dua per tiga atau sekitar 28.300 personel akan dikerahkan. “Namun setelah pemungutan, kita akan langsung mempersiapkan personel untuk UN,” ungkap dia.
Terkait sistem pengamanan, Dia menjelaskan akan menerapkan dua sistem, yaitu pengamanan tertutup dan terbuka. Pengamanan terbuka, dilakukan di luar lokasi penyelenggara UN dengan menggunakan seragam kepolisian lengkap. Sementara pengamanan tertutup, dilakukan oleh kepolisian tanpa berseragam. Pembagian petugas kepolisian ini, nantinya akan disebar sesuai banyaknya peserta ujian. Bisa saja hanya satu, atau bahkan sampai lima petugas kepolisian tiap satuan pendidikan. “Nanti akan juga dibantu dari polsek dan polres daerah setempat,” ungkap dia.
Selain personel kepolisian, UN juga bakal dijaga ketat oleh Pengawas Satuan Pendidikan (PSP) UN dari unsur PT. Koordinator PSP (Pengawas Satuan Pendidikan) Ali Mufie mengatakan, UN tahun ini akan diawasi sebanyak 7.206 PSP dari unsur PT. Jumlah ini meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun lalu yang hanya sebanyak, 3.552 orang.
“Pembagian jumlah pengawas per satuan pendidikan akan disesuaikan jumlah kelas. Untuk penyelenggara dengan 1 sampai 4 ruang terdapat 1 PSP, 5 sampai 10 ruang 2 PSP dan lebih dari 10 ruang akan diawasi 3 PSP,” ungkap dia.
Semua upaya ini, lanjut Ali, dilakukan agar kredibilitas UN benar-benar terjaga. Sebab, tahun ini PSP dari PT akan dapat masuk ke ruang ujian jika terjadi hal-hal yang perlu ditangani. “Masing-masing pengawas akan membuat berita acara setiap satu mata pelajaran selesai. Itu nanti dikirimkan jadi satu dengan Lembar Jawaban UN (LJUN),” tutur Ali. [tam]
