Harus Legowo, Pemkot Surabaya Lebih Baik Siapkan Anggaran Bantuan

DPRD Jatim, Bhirawa
Atas pro-kontra peralihan SMA/SMK ke provinsi yang terjadi di Surabaya, Komisi E DPRD Jatim meminta agar Wali kota Surabaya legowo dan mempersiapkan kebijakan yang lebih nyata untuk membantu pendidikan di wilayahnya.
Permintaan ini menurut anggota Komisi E , Benjamin Kristianto, dimaksudkan agar agar suasana pendidikan di Surabaya bisa berjalan kondusif.
menurutnya, hampir seluruh kabupaten/kota di Jatim sudah menerima dan menjalankan perubahan peralihan SMA/SMK ke provinsi dengan baik, bahkan sejumlah daerah sudah menyiapkan bantuan anggaran.
Saat ini, kata politisi Gerindra ini, ada tiga daerah di Jatim yang sudah menyiapkan anggaran untuk membantu pendidikan menengah di daerahnya masing-masing. Ketiga daerah itu adalah Batu, Banyuwangi dan Lumajang sudah menyiapkan gelontoran anggaran untuk membantu pembiayaan SMA/SMK yaitu Batu sebesar Rp20 miliar, Banyuwangi Rp 18 miliar dan lumajang Rp 8 miliar.
Ironisnya, lanjut Benjamin, di Surabaya dengan APBD besar malah belum menyiapkan bantuan anggaran. Parahnya lagi pro-kontra peralihan dan kekhawatiran para wali murid malah dibesarkan, bukan ditanggani untuk diberikan solusi agar kondisi pendidikan di Surabaya kondusif.
“Sedangkan Surabaya dengan APBD tinggi yang harusnya bisa menyelesaikan pro-kontra peralihan SMA/SMK dengan bantuan anggaran agar para wali murid bisa lebih tenang, malah tidak melakukan. Bahkan yang terjadi permasalahan semakin keruh,” ungkap Politisi dari Fraksi Gerindra ini, Senin (30/1).
Benjamin menegaskan, Pemkot tidak seharusnya membiarkan permasalahan yang terjadi di Surabaya berlarut-larut. Padahal protes para wali murid itu bisa dengan cepat diselesaikan Pemkot hanya dengan bantuan anggaran yang oleh Mendagri sudah dijinkan.
“Tidak seharusnya ada pihak yang mempolitisasi peralihan SMA/SMK. Karena ini sangat membahayakan kepentingan yang lebih besar,”pungkasnya.
Terpisah, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Suli Da’I’m menegaskan tidak seharusnya Wali Kota bersikap seperti itu. Seharusnya, yang bersangkutan bersikap bijaksana. Apalagi kebijakan pusat ini semata-mata untuk mengurangi disparitas pendidikan di Jatim. Artinya siswa yang ada merupakan generasi bangsa yang harus mendapatkan perlakuan pendidikan yang sama.
“Janganlah memikirkan ego sektoris yang justru akan memecah belah keutuhan bangsa. Sebaliknya bu Risma harus berlaku bijak dalam penyikapi peralihan ini,”tegas politisi asal PAN ini. [Cty]