Foto: ilustrasiasi
Pemprov, Bhirawa
Gubernur Jatim Dr H Soekarwo memastikan jika bulan ini atau lebih pastinya akhir Maret, dirinya akan menggelar mutasi bagi pejabat di lingkungan Pemprov Jatim. Mutasi ini akan digelar seiring rampungnya proses assessment yang dilakukan beberapa waktu lalu.
“Hasil assessment sudah diberikan saya tadi pagi (kemarin pagi). Jadi belum sempat lihat detil-detilnya seperti apa sebab keburu harus datang ke sidang paripurna,” kata Gubernur Soekarwo ditemui usai Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jatim, Senin (2/3).
Menurut dia, hasil assessment yang diberikannya kali ini lebih lengkap dibanding minggu lalu. Sebab sudah ada nilai atau skor setiap pejabatnya. Sedangkan sebelumnya hanya ada nama serta kelemahan dan kelebihan pejabat yang ikut assessment.
Terkait mutasi PNS pemprov, Pakde Karwo, sapaan akrab Soekarwo mengatakan, berdasarkan aturan semua PNS yang sudah bertugas selama lima tahun dalam satu bidang harus dirolling. Hal itu tidak hanya berlaku pada pejabat tapi juga staf. “Seperti staf di Setwan (Sekretariat DPRD Jatim) juga harus cepat dirolling karena lebih dari lima tahun,” katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jatim Dr H Akmal Boedianto mengatakan, pihaknya tidak tahu soal hasil assessment yang kini sudah di tangan Gubernur Jatim. Alasannya, assessment bagian dari dokumen rahasia dan yang tahu hanya tim assessment dan gubernur saja.
“Proses assessment tidak lewat BKD, tapi langsung dari tim assessment ke Pak Gubernur. Jadi saya tidak tahu hasilnya seperti apa. Itu masuk dokumen rahasia,” kata mantan Sekretaris DPRD Provinsi Jatim ini.
Begitu pula dengan rencana mutasi yang bakal digelar bulan ini, Akmal mengaku tidak mengetahui detilnya seperti apa, sebab hal itu adalah hak gubernur. Namun dia membeberkan jika lelang terbuka akan dibuka setelah dilakukan rolling.
“Nanti itu rolling dulu baru ada lelang jabatan. Yang pasti hingga April nanti ada tiga pejabat yang pensiun. Yaitu Pak Harjogi (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika), Pak Harun (Kepala Dinas Pendidikan) dan Bu Bibing (Ratnadi Ismaoen Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat),” paparnya.
Untuk panitia seleksi lelang jabatan, Akmal mengatakan, saat ini masih dimintakan persetujuan di Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta. Pihaknya mengaku tidak tahu kapan persetujuan itu turun.
“Ada lima orang pansel. Tapi saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena belum ada persetujuan. Nanti kalau sudah pasti saya sebutkan orangnya,” ungkapnya. [iib,cty]
