Foto: ilustrasi
Bangkalan, Bhirawa
Penerimaan bagi hasil minyak bumi dan gas di Bangkalan tak sesuai harapan, sebagaimana yang dijanjikan pemerintah pusat, kata Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Bangkalan, M Fahri, Kamis.
“Untuk tahun ini kami hanya menerima Rp27 miliar dari pagu awal yang dijanjikan sebesar Rp31 miliar,” katanya, Kamis (14/8).
Penurunan penerimaan dari sektor migas ini menurut Kementerian Keuangan diakibatkan oleh neraca penyesuaian Anggaran sepanjang tahun berjalan. “Susahnya, kita tidak pernah dilibatkan atau tahu akan lifting masing-masing sumur migas di areal Bangkalan ini,” jelas Fahri.
Sehingga, sambung dia, penentuan pagu bagi hasil migas ini sepenuhnya menjadi wilayah otoritas SKK Migas yang merupakan unit pelaksana kontrak kerja serta mekanisme pelaksanaan eksplorasi di Indonesia. “Berapa barel per hari, jenis bahan yang dihasilkan dan kesepakatan dengan K3S (kontraktor kontrak kerjasama), tidak kami ketahui detail,” lanjutnya.
Dengan demikian, lanjutnya, mana mungkin kita bisa tahu lifting dan cadangan migas di puluhan sumur yang terletak di wilayah Kabupaten Bangkalan ini. “Tiga puluh satu milar yang dijanjikan pemerintah melalui SKK migas ini merupakan bagi hasil 6 persen dari total penghasilan eksplorasi migas di puluhan titik,” urai Fahri.
Dari persentase itu, pemerintah provinsi mendapat 3 persen, sedangkan kabupaten terdekat (Sampang, Pamekasan dan Sumenep) masing-masing 2 persen.
Sementara ini hak-hak lain Pemkab Bangkalan dan masyarakat seperti Participating Interest (PI) dan Cost Social Responsibility (CSR), kata Fahri, kita juga sedang diperjuangkan melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dibentuk Pemkab Bangkalan sejak 3 tahun lalu. “Kami menyayangkan CSR yang selama ini diberikan kepada masyarakat seringkali tidak tepat sasaran atau pengelolaannya,” ujar Fahri.
Kedepan, kata dia, pemkab juga berencana membentuk unit teknis koordinator pelaksanaan CSR yang turun ke masyarakat sehingga tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat tata kelolanya. [ant]
