Kepala Balitbang Jatim, Dr Ir Priyo Darmawan MSc saat membuka kegiatan seminar hasil penelitian bidang kemasyarakatan di ruang Sasana Krida, kantor Balitbang Jatim
Pemprov, Bhirawa
Hasil penelitian yang dipaparkan baik dari peneliti Balitbang maupun mitra LPPM Perguruan Tinggi terus didorong agar lebih dipertajam dalam menghasilkan sebuah rekomendasi yang diperlukan bagi pihak pengguna misalkan SKPD baik di lingkungan Pemprov dan Pemkab/Kota.
Hal itu diutarakan salah satu pembahas yang juga guru besar Universitas 17 Agustus, Prof Dr Rudi Handoko dalam mengkritisi hasil penelitian yang dipaparkan dalam seminar hasil penelitian bidang kemasyarakatan Balitbang Jatim.
Namun, Rudi juga mengapresiasi hasil penelitian yang dikembangkan sudah cukup baik, namun perlu ada pembenahan dan perbaikan lagi. “Ke depan, dalam menghasilkan sebuah rekomendasi tentuya sudah ada sebuah penegasan dan langkah kedepannya agar SKPD bisa berbuat dan bertindak dalam menjalankan program kerjanya,” katanya.
Dalam kesempatan ini, Balitbang Jatim melalui Bidang Kemasyarakatan kembali melangsungkan seminar hasil penelitian dengan membahas lima judul hasil penelitian, seperti peneliti Balitbang Jatim, Ellya Sugianti SGZ yang memaparkan ‘Implementasi Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian ASI Eksklusif Pada Pelayanan Kesehatan Di Jawa Timur.
Selanjutnya peneliti LPPM Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura, Apri Arisandi memaparkan ‘Kajian Evaluatif Dampak Masyarakat Nelayan Terhadap Peraturan Menteri KP no 2 di Wilayah Pesisir’.
Kemudian peneliti Universitas Negeri Surabaya, Abdul Hafid Mpd memaparkan ‘Penataan dan Pemberdayaan Melalui Pelatihan Terhadap Pelaku UMKM, Pedagang Kaki Lima, dan Kelompok Masyarakat’.
Sedangkan peneliti Pusat Pengkajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Indah Dwi Purbani memaparkan ”Kajian Strategi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pertambangan Iron Sand (Pasir Besi) di Provinsi Jawa Timur’.
Terakhir peneliti Badan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya , Fazza Dhora Naifulan SIP MIP memaparkan ‘Model Penguatan Pola Konsumsi Masyarakat di Daerah Rawan Pangan’.
Sebelumnya, Kepala Balitbang Jatim, Dr Ir Priyo Darmawan MSc mengatakan, seminar Balitbang saat ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Jika sebelumnya pelaksanaan pada bulan November-Desember, kini sudah dimulai sejak bulan Agustus.
“Jika seminar hasil penelitian ini dilakukan percepatan maka ada waktu untuk berdialog dengan SKPD terkait tentang hasil penelitian yang dihasilkan para peneliti. Sebab, jika melalui seminar saja maka belum maksimal, dan perlu ada tindak lanjut berupa rekomendasi dan standar operasional prosedur, yang bisa juga dirupakan buku utnuk bisa dimanfaatkan pihak pengguna. Selain itu, jika ada dialog dengan SKPD merupakan upaya jemput bola untuk bisa mengetahui penelitian seperti apakah yang dibutuhkan ke depannya,” paparnya.
Sementara, Kepala Bidang Kemasyarakatan Balitbang Jatim, Drs Dwi Lando MSi mengatakan, kedepan penelitian bisa berkualitas memenuhi kebutuhan SKPD utamanya SKPD membutuhkan permasalahan yang diteliti. “Balitbang tidak menutup kemungkinan harus bisa dilaksanakan. Kita berkomitmen meningkatkan pembangunan di Jatim,” katanya.
Mekanismenya, lanjut Lando, mulai dari Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Term of Reference (TOR) harus bekerjasama dengan SKPD yang ada sampai dengan proprosal yang diuji oleh tim kendali mutu.
“Dari situ nanti akan diketahui mana saja permasalahan yang harus dilakukan penelitian dan mana saja yang harus disisihkan. Setelah itu kita rekonsiliasi sejauh mana pekerjaan bisa dilakukan dan ada tim monev (monitoring dan evaluasi) Balitbang yang menilai kinerja sampai dengan keuangan yang akan dipertanggungjawaban dilakukan para peneliti. Pada akhirnya ketika diseminarkan, hasilnya bisa dimanfaatkan. Ini merupakan PR besar di tahun mendatang,” katanya. [rac]
