Hasil Seleksi Eselon II Pemprov Secepatnya Dilantik

Foto: ilustrasi

Pemprov Jatim, Bhirawa
Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) pratama di lingkungan Pemprov Jatim telah melewati proses cukup panjang. Panitia seleksi (Pansel) yang dibentuk telah menetapkan sedikitnya tiga nama untuk dikirim ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Selanjutnya, siapa satu nama yang akan dilantik sebagai pejabat eselon II?
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim Nurcholis menegaskan, penetapan satu nama dari tiga besar hasil seleksi terbuka JPTpratama akan ditentukan langsung Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Adapun panitia seleksi yang telah menyetorkan nama-nama ke KASN untuk mendapat persetujuan terhadap seluruh proses dan hasil seleksi terbuka.
“Setelah ibu gubernur menerima laporan dari pansel, ibu gubernur lapor ke KASN. Begitu persetujuan turun terhadap hasil seleksi itu, salah satu akan dipilih dan dilantik oleh gubernur ,” tutur Nurcholis saat dikonfirmasi kemarin, Selasa (4/2). KASN, lanjut dia, tidak memutuskan apa-apa terhadap hasil seleksi tersebut. Kapan persetujuan itu akan turun? Nurcholis belum bisa memastikan. Sebab, jika persetujuan itu sudah diterima pelantikan secepatnya akan bisa dilakukan.
Nurcholis menegaskan, proses seleksi terbuka itu memotret seluruh pertimbangan sehingga tiga nama itu dapat lolos. Mulai dari asesmen yang bobotnya 25 persen, wawancara 35 persen, makalah 20 persen, dan rekam jejak 20 persen. “Semuanya dipotret dan dilaporkan pansel pada ibu gubernur,” tutur Nurcholis. Untuk diketahui, pansel yang dibentuk untuk seleksi terbuka antara lain Kepala BKN Kanreg II Wilayah Surabaya, Kepala BKD Jatim, Sekdaprov Jatim, Rektor Unisma Prof Mas’ud dan Ketua Dewan Pers Prof M Nuh.
Disinggung perihal peserta yang diduga terkait dengan kasus hukum Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, Nurcholis menegaskan, tidak ada status hukum yang jelas terhadap Toni Indrayanto. Itu sebabnya, Toni tetap dapat mengikuti seleksi hingga namanya lolos di tiga besar. “Orang yang disebut tersandung masalah hukum itu kan kalau sudah jelas statusnya. Misalnya kalau sudah tersangka. Dalam seleksi administrasi, tidak ada dia tersangka,” tegas Nurcholis yang juga Plt Kepala Biro Organisasi Setdaprov Jatim.
Nurcholis menegaskan, pansel memotret rekam jejak peserta seleksi tidak mendetail pada permasalahan hukum yang belum jelas. Artinya selama dia tidak ada keputusan hukum maka itu belum masuk cacat hukum. “Kita memotret LHKPN-nya (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara). Tapi kalau masih diduga tersangkut belum ada status hukumnya kan tidak bisa dipakai dasar. Pasti itu akan ada seleksi alamnya,” pungkas Nurcholis. [tam]

Tags: