Hasil Sidak, DPD RI Nilai Raskin di Sumenep Tak Layak Konsumsi

Anggota DPD RI asal daerah pemilihan Jawa Timur, Ahmad Nawardi saat melakukan inspaksi mendadak (sidak) terhadap kantor Bulog Sumenep.

Anggota DPD RI asal daerah pemilihan Jawa Timur, Ahmad Nawardi saat melakukan inspaksi mendadak (sidak) terhadap kantor Bulog Sumenep.

Sumenep, Bhirawa
Anggota DPD RI asal daerah pemilihan Jawa Timur, Ahmad Nawardi melakukan inspaksi mendadak (sidak) terhadap kantor Bulog Sumenep. Saat melakukan sidak, anggota DPD RI itu menemukan beras untuk warga kurang mampu (raskin) yang tersimpan di Bulog itu berkualitas jelek, bahkan dinilai tidak layak konsumsi.
“Kondisi raskin ini sangat jelek. Patah-patah, warnanya sudah kehitaman dan baunya tidak enak seperti beras yang sudah lama. Ini tidak layak dikonsumsi manusia,” kata Ahmad Nawardi, anggota DPD RI di Sumenep, Senin (16/05).
Untuk memastikan kualitas raskin, Nawardi langsung meminta petugas untuk membuka sak raskin yang masih diatas truk, pengangkut raskin yang baru dikirim dari divre Jawa Timur. Hasilnya, kondisi raskin tersebut sama dengan yang sudah ada di gudang penyimpanan raskin di Bulog. “Kalau jelek seperti ini, masak mau diberikan kepada masyarakat kurang mampu. Sekarang ini sudah hampir bulan puasa, jangan warga kurang mampu dipaksa harus mengkonsumsi beras yang sudah bau apek ini,” terangnya.
Ia meminta, pihak terkait seperti Bulog Pusat dan Kementerian Pertanian harus turun langsung untuk meninjau raskin tersebut. Apakah kondisi beras itu memang jelek dari petani atau terlalu lama mengendap di gudang bulog. Kondisi ini tidak boleh dibiarkan. Karena masyarakat kurang mampu juga memiliki hak yang sama dengan yang lain.
Pemerintah jangan hanya merealisasikan programnya berupa memberikan bantuan raskin bagi warga kurang mampu. “Bulog pusat harus turun tangan, tinjau langsung ke Bulog Jawa Timur dan ke petani langsung. Apakah beras itu memang sudah kondisinya seperti yang ada saat ini saat dibeli dari petani. Kalau seperti itu kualitasnya, beras itu bukan medium,” ucapnya.
Ia juga menyampaikan, pihaknya akan melaporkan kualitas raskin di Sumenep ini ke Presiden RI, Joko Widodo langsung. Sebab, anggaran pemerintah untuk program pengentasan warga kurang mampu itu sangat besar. Jadi, perlu dikawal agar program tersebut tidak asal terealisasi melainkan terealisasi tepat sasaran, tepat kualitas dan tepat jumlah. “Kami nanti juga akan menyampaikan masalah ini ke Presiden agar ia mengetahui kondisi raskin didaerah,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Bulog Sumenep, Ainul Fatah mengatakan, raskin yang diterima Bulog Sumenep merupakan beras berkualitas medium. Jika tidak, Bulog setempat dapat menolaknya. “Kami mempunyai kriteria, raskin itu berkualitas medium. Kalau jelak kami bisa mengembalikannya,” tutur Ainul Fatah.
Ia juga menerangkan, pihaknya juga tidak mengetahui kerusakan raskin itu terjadi dimana, apakah dari petani atau karena lamanya disimpan di Bulog Jwa Timur. “Kalau memang mesyarakat penerima manfaat menolak, silahkan dikembalikan dan kami siap menggantinya,” imbuhnya.
Kuota raskin di Sumenep sebanyak 1.745.670 ton per bulannya untuk warga kurang mampu yang tersebar di 27 kecamatan daratan dan kepulauan. [sul]

Tags: