DPRD Jatim, Bhirawa
Komisi A DPRD Jawa Timur menggelar pertemuan dengan jajaran penyelenggara pilkada, Rabu (8/7). Pertemuan tersebut dalam rangka persiapan pilkada serentak di 19 daerah se-Jatim tahun ini.
Hadir dalam pertemuan ini, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur, Choirul Anam dan Ketua Bawaslu Jatim, M Amin, dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jawa Timur, Jonathan Judianto.
“Acara ini sebagai bentuk sinergitas antara penyelenggara pemilu, pemerintah, dan legislatif jelang pilkada serentak 2020,” kata Ketua Komisi A DPRD Jatim, Istu Hari Subagio ketika dikonfirmasi di Surabaya, Rabu (8/7).
Dalam pertemuan ini, KPU bersama Bawaslu Jatim menjelaskan mekanisme lanjutan tahapan pilkada. Termasuk, pelaksanaan tahapan di tengah pandemi Covid-19.
“Secara teknis, kami apresiasi kesiapan antisipasi jelang pilkada. Termasuk, pemetaan daerah yang membutuhkan keamanan ekstra, penggunaan protokol kesehatan, dan antisipasi hambatan lainnya,” kata politisi Golkar ini.
Pihaknya meminta para penyelenggara pilkada dapat mengantisipasi penularan Covid-19. “Jangan sampai ajang pilkada justru menimbulkan cluster baru penyebaran Covid-19. Kami berharap hal ini bisa diantisipasi,” katanya.
Di sisi lain, Ketua KPU Jatim, Choirul Anam memastikan bahwa petugas pilkada siap dalam proses pilkada. Di antaranya, kesiapan anggaran.
Saat ini, anggaran Pilkada 2020 di Provinsi Jawa Timur telah mendapat bantuan dana dari APBN mencapai Rp600 miliar. Anam, mengungkapkan anggaran tambahan tersebut khusus untuk pengadaan protokol pencegahan virus Corona (Covid-19).
Mengingat, penyelenggaraan tahapan pilkada saat ini berlangsung di masa pandemi. “Untuk terminal pertama, cair sebesar Rp108 miliar pada pekan lalu,” kata Anam.
Anam menjelaskan, total anggaran tambahan tersebut di antaranya untuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD). Misalnya, masker, gentong air, sabun cair, disinfektan, sarung tangan plastik sekali pakai untuk pemilih, serta baju hazmat.
Hazmat digunakan petugas penyelenggara yang kemungkinan juga akan mendatangi pemilih di rumah sakit. Anggaran itu juga akan digunakan dalam pengadaan bilik tambahan.
Serta Tempat Pemungutan Suara (TPS) tambahan agar tidak terjadi kerumunan di tempat pemilihan. “Termasuk, rapid test bertahap bagi 500 ribu lebih petugas, mulai dari tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, serta kawan-kawan di KPU kabupaten/ kota,” ujar mantan Ketua KPU Surabaya ini.
Seluruh petugas pemutakhiran data pemilih, lanjut Anam, juga akan dirapid test. “Bahkan seluruh petugas KPPS, ada sekitar 350 ribu orang lebih juga di rapid test. Jadi anggaran dari APBN ini cukup banyak tersedot untuk kegiatan APD,” katanya.
Untuk diketahui, sebanyak 19 daerah di Jawa Timur akan menggelar pilkada serentak tahun ini. Proses tahapan di pilkada tahun ini sempat tertunda akibat adanya pandemi Covid-19. [geh]
