Hearing Polemik RS Siloam Khusus Covid-19 Batal

DPRD Surabaya, Bhirawa
Rapat hearing soal polemik Rumah Sakit Siloam yang ditolak penghuni apartemen dan tenant Mal Cito Surabaya, batal digelar karena suatu alasan.

Rencana awal, Komisi A DPRD Surabaya bakal menggelar rapat hearing dalam penyelesaian polemik RS Siloam pada Senin (8/2/2021) ini.

Saat dikonfirmasi, Anggota Komisi A DPRD Surabaya, imam Syafi’i mengatakan, Komisi A sudah membuat surat undangan hearing untuk pihak dan instansi terkait.

Namun, kata Politisi Nasdem ini, rapat hearing batal digelar karena Ketua DPRD Surabaya meminta hearing dilaksanakan secara daring (online).

“Gak jadi mas. Teman-teman Komisi A ingin hearing dilakukan secara offline. Tapi ketua dewan minta online,” kata Imam, Senin (8/2/2021). Ia menambahkan, bahwa sejatinya Komisi A berharap agar rapat hearing dilakukan secara tatap muka karena biar bisa detil, mendalam dan tuntas.

“Toh di dewan banyak ruangan besar sehingga kita bisa pakai ruangan yang besar dengan prokes (protokol kesehatan) yang ketat. Tapi ketua dewan tetap tidak mau tanda tangan surat undangan hearing kalau tidak online, akhirnya kita putuskan dibatalkan saja. Kita tunda minggu depan,” jelasnya.

Dihubungi secara terpisah, Sekretaris Perkumpulan Penghuni Pemilik dan Pedagang (P4) Mal Cito, M Yazid mengatakan, terkait hearing di DPRD Surabaya masing menunggu informasi lanjutan.

“Sementara ditunda waktunya. menunggu info lanjutan dari DPRD. Respon pedagang tetap sama menolak mengenai kelanjutan pekerjaan tetep kita sampaikan ke DPRD,” ungkapnya.

Komisi C Sarankan Cari Lahan Lain

Selain Komisi A yang akan melakukan hearing dengan RS Siloam, Komisi C DPRD kota Surabaya juga angkat suara soal rencana beroperasinya Rumah Sakit (RS) Khusus Covid-19 dibawah bendera Siloam, di City of Tomorrow (Cito) Mall-Surabaya.

Ketua Komisi C, Baktiono mengatakan, untuk saat ini baik pihak swasta maupun pemerintah yang akan membangun rumah sakit khusus penanganan Covid-19 itu sangat bagus, karena turut berperan serta dalam penanggulangan Covid-19, apalagi anggaran Covid-19 sesuai Perpu No.1 tahun 2020 ditanggung oleh pemerintah.

Terlebih, tambah Baktiono, rumah sakit swasta maupun pemerintah sudah penuh, dan kasus pandemi semakin meluas. ”Jika ada swasta yang ingin mengoperasikan RS Khusus Covid-19 yang kami apresiasi-lah. Permasalahannya, Siloam mengoperasikan rumah sakit khusus Covid-19, adalah bangunan yang sudah ada ditengah-tengah warga masyarakat apartemen Cito Mall yang sudah menghuni apartemen dan melakukan transaksi perdagangan di Cito Mall. Ini jelas tidak diperbolehkan,” ujarnya di Surabaya, Senin (08/02/21).

Baktiono juga menegaskan, RS Siloam yang merupakan anak perusahaan besar bukan hanya di Indonesia tapi juga diluar negeri yaitu, Lippo Group jika mau membangun rumah sakit khusus Covid-19 sebaiknya membangun ditempat yang baru, bukan di Cito Mall.

“Kan masih banyak lahan di Surabaya yang kosong, di sekitar Jl. Juanda misalnya. Atau Lippo Group bisa akuisisi rumah sakit yang tidak operasional lagi seperti Internasional Hospital di daerah PTC Surabaya Barat sana, bukan bangunan yang sudah ada penghuninya atau warga apartemen Cito Mall,” tegas politisi senior PDI Perjuangan Kota Surabaya ini. [dre]

Tags: