Suasana hearing proyek mangkrak, dengan komisi II DPRD Kota Mojokerto. [kariyadi/bhirawa].
Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau hearing yang digelar Komisi II DPRD Kota Mojokerto dengan Dinas PUPR, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Unit Pelaksana Lelang (UPL) dan kontraktor pemenang tender proyek mangkrak berupa saluran yang diputuskontrak tidak berlangsung panas dan menemui jalan bintu.
fakta-fakta mengejutkan muncul dalam RDP ketiga kalinya itu.
Diantaranya fakta yang mencengangkan dalam RDP yang berujung pada rencana penggunaan hak interpelasi tersebut yakni berupa Junaidi Malik, Wakil Ketua DPRD yang menjadi Koordinator Komisi II gerah dan marah besar begitu RDP ia buka dan mengetahui sejumlah kontraktor pelaksana yang diundang tidak tampak muncul.
“Kita tidak akan lupa, ini RDP demi kepentingan rakyat, malah tidak hadir. Terlalu,” kecam Juned, sapaan Junaidi Malik.
Luapan amarah vokalis Dewan asal PKB itu kian kencang tatkala mengetahui tak satu pun kru Gema Media, media online milik Dinas Kominfo berada ditengah ruang sidang Dewan yang digunakan untuk RDP.
“Gema Media yang bisa diakses publik melalui facebook kami undang untuk menayangkan langsung RDP ketiga ini. Tapi tidak hadir dan tidak ada konfirmasi apapun. Saya dengar ada petinggi yang melarang peliputan. Ini bentuk pembungkaman pada keterbukaan informasi publik,” tuding ia.
Bahkan saking kecewanya mengetahui ada kepentingan besar yang menghalangi masyarakat mendapatkan informasi publik, Juned sampai meneteskan air mata.
“Saya berjanji kepada masyarakat akan menggelar RDP dengan Dinas Kominfo, kenapa tim Gema Media dilarang menyiarkan RDP ini,” tegasnya.
Juned bersama awak Komisi II minum obat anti masuk angin dalam kemasan sachet sebagai simbol jika komisi yang membidangi perekonomian dan pembangunan itu tidak akan ‘masuk angin’, apalagi sekedar pencitraan.
“Sekali lagi kita tegaskan hati dan tindakan komisi II bulat mengawal kepentingan rakyat. Minum obat masuk angin ini hanya simbol. Kita kawal sampai terurai benang kusutnya,” tandas Juned.
Lagu ‘Nyanyian Jiwa’ karya musikus Iwan Fals diperdengarkan dan dinyanyikan Juned dan semua awak Komisi II sambil bergandeng mengangkat kedua tangan. Kejadian yang tak lazim dalam RDP di gedung Dewan ini tak pelak membuat suasana mengharu biru. Juned bahkan sempat terharu ketika melantunkan lagu ini. Ia beberapa kali tampak terisak.
Usai putar lagu, Juned kembali menyatakan keseriusan pihaknya memperjuangkan kepentingan rakyat dengan sepenuh hati. “Ini wujud perjuangan kami,” serunya.
Sejumlah tokoh masyarakat, pegiat LSM dan aktivis mahasiswa tampak hadir dalam RDP terkait proyek drainase mangkrak ini.
“Kehadiran para tokoh masyarakat, LSM dan mahasiswa dalam RDP ini menunjukkan bahwa kasus proyek mangkrak ini jadi perhatian publik. Tentunya mereka tidak sekedar mendengarkan, tapi juga akan mengawal tindaklanjut RDP ini,” ujar Juned.
Sementara itu, Alvian, Direktur CV Manahadap Sidoarjo tidak menampakkan batang hidungnya saat RDP sesi kedua. Dalam sesi pertama terungkap jika CV Manahadap terindikasi kuat memborong 8 paket proyek. CV Manahadap sebenarnya hanya menang 2 proyek, masing-masing di kelurahan Magersari dan kelurahan Prajurit Kulon. Namun CV ini diduga kuat memborong 6 proyek lainnya. Ini terkuak dari pernyataan beberapa mandor proyek yang diundang dalam RDP yang menyebut nama Alvian sebagai satu-satunya kontraktor pelaksana di 8 paket proyek itu. Indikasi ‘kulak proyek’ yang dilakukan Alvian pun menguat.
“Direktur CV Manahadap tidak balik (RDP sesi dua). Tanpa ijin, tiba-tiba sudah tidak ada ditempat. Padahal, keberadaannya sangat diperlukan untuk penyimpulan hasil RDP !,” tandask Juned.
Ada apa hingga Alvian tidak berani mengikuti RDP sampai selesai. Tadi dikonfirmasi staf Dinas PUPR dan dia menyatakan pulang karena ada keluarganya yang sakit. Soal ini kita bisa maklum, tapi kalau dia ijin kami pasti ambil sikap. Tidak sertamerta mengijinkan pulang. Kita semua dilecehkan disini. Tidak gentle, ada apa dibalik ini,” telisik Juned.
Selain meminta OPD terkait menyelesaikan pekerjaan tanpa mengabaikan aturan serta meminta Inspektorat melakukan audit proyek putus kontrak, Komisi II menilai penelantaran proyek-proyek normalisasi saluran menunjukkan bahwa persoalan kebijakan besar pelayanan dasar gagal di tahun 2019.
”Semua anggota Komisi II akan melaporkan ke masing-masing fraksinya tentang fakta-fakta dalam RDP. Dengan meminta pertimbangan Ketua Dewan, Komisi II akan mengusulkan langkah-langkah yang lebih jauh lagi yakni menggunakAN hak-hak kita yang diatur dalam tatib Dewan maupun UU MD3,” ujarnya.
Komisi II, kata Juned lebih lanjut, memastikan tidak akan menggelar RPD jilid IV, namun mengusung wacana penggunaan salah satu hak Dewan yang diatur dalam tatib Dewan maupun UU MD3. [kar]
