Hindari Pernyataan Memecah Belah Bangsa

165519_620Jakarta, Bhirawa
Ketua DPR RI Marzuki Alie minta kepada media massa terutama televisi, para pengamat dan lembaga survei untuk benar-benar memikirkan Indonesia sebelum menyiarkan atau mengeluarkan pernyataan yang bisa memecah belah bangsa.
Tahapan pemilu, menurut dia dalam pernyataan yang disampaikan Minggu (13/7), adalah proses mencari pemimpin yang sudah memiliki aturan tersendiri dan telah disepakati oleh bangsa ini.
“Ini proses mencari pemimpin. Ada aturan, UU, lembaga yang melaksanakan dan juga mengawasi. Jadi tidak usah memprovokasi dengan berita dan pernyataan yang aneh-aneh. Semua jangan merasa paling benar sendiri,” katanya. Kalau memang ragu ada kecurangan, menurut Marzuki, maka masing-masing pihak bisa mengawal proses pemilu dari bawah dan tidak perlu ancam-mengancam dengan mengeluarkan pernyataan berlebihan bahwa kalau kalau kalah pasti ada pihak yang curang bermain dengan KPU.
Marzuki juga minta lembaga-lembaga survei jangan bersikap seperti Tuhan yang selalu benar. Jangan merasa seperti Tuhan dan jangan memprovokasi masyarakat dengan pernyaaan seperti itu.
“Mulai sekarang berpikirlah tentang masa depan Indonesia. Rakyat saja bisa dewasa, jangan justru elitnya yang tidak bisa dewasa,” katanya.  Dia pun minta aparat kepolisian menyediakan pengamanan, tidak hanya untuk para pesera pilpres tapi juga para komisioner KPU. “Masyarakat tentunya juga tidak mau komisioner KPU jadi korban jika hasilnya tidak sesuai keinginan satu kelompok. Mereka bertugas menjalankan tugas negara, harus bisa merasa aman,” katanya.
Marzuki mengatakan, kalau memang ada suap-menyuap, KPK memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan. “Kalau memang ada suap, ya tindak saja,” katanya.
Informasi Rawan Konflik
Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar Bambang Soesatyo mengimbau pemerintah dan pihak berwajib agar mengeliminasi dan menghentikan informasi tentang rawan konflik pasca pemilihan presiden karena dinilai menebar rasa takut kepada masyarakat.
“Kalau pihak berwajib memang memiliki indikasi adanya potensi konflik, semua potensi gangguan keamanan dan ketertiban, seharusnya dieliminasi, bukan disebarluaskan kepada masyarakat,” kata Bambang Soesatyo di Jakarta, Minggu (13/7).
Menurut Bambang, dirinya menengarai siapapun pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) yang diumumkan KPU pada 22 Juli, sebagai pemenang, tentu akan dituding oleh pasangan lainnya yang kalah, telah melakukan kecurangan. Namun, jika pasangan capres-cawapres yang kalah dan merasa tidak puas menyalurkan ketidakpuasannya melalui mekanisme konstitusi yakni melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, menurut dia, tidak akan menjadi masalah.
“Kalau pasangan capres-cawapres yang kalah, kemudian melakukan pengerahan massa di tingkat akar rumput, ini yang berbahaya. Di sinilah penanganan aparat penegak hukum dibutuhkan,” katanya.
Anggota Komisi III DPR RI ini menuturkan, dalam hal ini peran intelijen negara dipertaruhkan untuk dapat mencegah dan menghilangkan benih-benih konflik horizontal dari kedua belah pihak.
Bambang juga melihat, ada kecenderungan aneh yang terjadi sebelum dan setelah pelaksanaan pemilu presiden 2014, yakni Presiden dan beberapa pejabat tinggi negara termasuk Kepala BIN, mengungkap potensi konflik ke publik.
“Informasi soal potensi konflik ini seharusnya dilokalisir di lingkungan intelijen dan pejabat negara terkait, bukannya disebarluaskan,” katanya.  [ant]

Tags: