Foto Ilustrasi
Kinerja jurnalistik (pers) semakin disorot, seiring sentimen politik aliran. Tetapi pers sejak lama memiliki paradigma khusus yang berbeda dengan profesi lain. Terdapat asas kemandirian, dan keadilan (bagai hakim). Serta asas kejuangan sosial dan kesantunan sastra (bagai pujangga). Selebihnya, pers juga tak bebas dari upaya kriminalisasi manakala terasa “memukul” kelompok partisan. Namun pers Indonesia (yang profesional) masih handal sebagai penyambung informasi kebenaran.
Tidak mudah memilah kebenaran informasi di tegah ragam analisis terhadap fakta peristiwa (dan data). Tak terkecuali fakta-fakta bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Misalnya peristiwa kualitatif, niscaya berkait dengan kemanfaatan jurnalisme untuk publik luas. Juga perlu pertimbangan kejujuran fakta. Karena fakta bisa dibuat sesuai hajat penyelenggara. Pers, memiliki metode penilaian kejujuran tentang agenda fakta. Termasuk menelisik “track record” penyelenggara.
Boleh jadi, wartawan hadir, tetapi tidak meliput. Kadang meliput, tetapi tidak bisa diterbitkan (disiarkan), dianggap tidak layak. Penilaian kualitatif oleh pers, melibatkan banyak analisis, terutama jajaran ke-redaksi-an. Begitu pula penilaian kuantitatif fakta. Misalnya, jumlah penonton di lapangan terbuka. Bisa dihitung berdasar luas area, dan kepadatan. Sehingga pers memiliki perhitungan fakta kuantitatif. Tak jarang, berbeda dengan pola (dan hasil) hitung panitia.
Pers (yang profesional) tetap mandiri meng-analisis fakta, secara kualitatif maupun kuantitatif. Walau tak jarang beberapa media (cetak, elektronika, dan berbasis online) dapat “dikendalikan.” Tetapi masih terdapat aksi kejujuran pers, antara lain melalui foto (dan visualisasi yang ditayangkan). Maka fakta kualitatif dan kuantitatif menjadi domain publik (pembaca dan pemirsa). Sehingga pers, sebenarnya tidak dapat sepenuhnya “dikendalikan.”
Sebagai penyambung informasi kebenaran, pers niscaya tetap tunduk pada analisis (penilaian) masyarakat. Terbukti, banyak media konvensional (koran, dan sejenis media cetak lainnya) tutup terbit. Karena gagal memperoleh kepercayaan publik. Begitu pula media elektronika, memperoleh rating rendah, serta tidak memperoleh iklan. Ujung-ujungnya, media yang padat modal, harus terus disubsidi oleh pemiliknya. Bagai “zombie” yang menyedot darah inangnya.
Pers media “zombie,” tak jarang tetap dipelihara. Sehingga tidak bisa tidak, akan menjadi pers partisan (puritan pula). Sudah banyak media terjerumus ke dalam kepentingan pemilik modal. Menjadi pembela pragmatisme, sampai menjadi underbouw politik aliran. “Godaan” partisan niscaya berujung pada netralitas kinerja pers. Bahkan bisa terjerumus membela tindakan kriminal pemilik modal, dan melindungi koruptor politik aliran.
Tetapi tiada yang kebal hukum, termasuk wartawan insan pers. Kesetaraan di hadapan hukum merupakan komitmen bangsa Indonesia, tertuang dalam konstitusi (UUD). Serta merupakan HAM (Hak Asasi Manusia) yang berlaku universal di seluruh dunia. Tata-kelola informasi telah menjadi bagian hak asasi yang digaransi konstitusi. Kinerja jurnalistik (dan wartawan-nya) wajib tunduk pada seluruh peraturan, termasuk hukum adat.
Kinerja jurnalistik (ke-wartawan-an), seharusnya juga ditimbang dengan UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Pada pasal 5 ayat (1) dinyatakan, “Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.” Frasa kata “berkewajiban” secara langsung ber-iringan dengan konsekuensi, pada pasal 5 ayat (2), tentang hak jawab.
Hak jawab, diberikan kepada masyarakat, yang merasa dirugikan oleh suatu pemberitaan. Pers wajib memuat jawaban oleh masyarakat yang dirugikan. Trial by the press (kesalahan pers), dapat disetarakan seperti kecelakaan kerja pada profesi lain. Seluruh rakyat berhak memilih peliputan pers yang cerdas serta jurnalisme dedikatif. Namun kinerja pers, juga menjadi pertanda budaya bangsa, tercermin dari ragam tampilan liputan informasi.
——— 000 ———
