HKTI Sambut Positif TNI Terjun ke Pertanian

Himpunan Kerukunan Tani IndonesiaBondowoso, Bhirawa
Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Bondowoso yang diketuai Suprapto menyambut positif dilibatkannya Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam upaya khusus ketahanan pangan yang dicanangkan Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Hal ini sebagaimana disampaikan Suprapto usai mengikuti pencanangan Gerakan Tanam Serentak dan Gerakan Perbaikan Saluran dalam rangka Peningkatan Ketahanan Pangan di Kabupaten Bondowoso.
Pencanangan tersebut di hadiri Danrem 083 Malang Kolonel ARM Totok Imam S, S Ip, S Sos M Tr (Han) bertempat di Desa Tarum Kecamatan Prajekan yang juga dihadiri Bupati Bondowoso Drs H Amin Said Husni yang dimotori Dinas Petanian dan dihadiri jajaran kepala Dinas dan jajaran pimmpinan Muspimda Bondowoso.
Suprapto menepis keraguan sebagian kalangan yang meragukan kemampuan TNI dalam bidang pertanian, karena menurutnya sebelum terjun ke lapangan mereka sudah pasti dibekali dengan berbagai pelatihan untuk membantu pemerintah dalam bidang pertanian dalam rangka menciptakan ketahanan pangan.
“Saya sangat merespon jika TNI ikut menjaga kedaulatan pangan, karena selama ini TNI hanya punya tanggung jawab menjaga ketahanan negara, tapi saat ini bersatu dengan petani untuk membantu mereka meningkatkan produksi pertanian,” kata Suprapto kemarin.
Pihaknya mengingatkan jika sebagai salah satu indikator suksesnya pertanian adalah pemenuhan pupuk yang saat ini untuk Kabupaten Bondowoso alokasinya masih kurang sekitar 6 ribu ton dari kebutuhan sesuai Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang diajukan pada pemerintah. “Bondowoso saat ini mengajukan sedikitnya 46 ribu ton, namun hanya disetujui sekitar 38 ribu ton. Sehingga hal ini harus dipenuhi agar Bondowoso tidak mengalami kelangkaan pupuk,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut ketua HKTI juga berharap jika pencanangan ini dilanjutkan hingga tingkat desa dan kecamatan, sehingga keterlibatakan TNI mulai tingkat bawah dalam hal ini babinsa yang tersebar di masing-masing desa bisa lebih maksimal.
Misalnya dengan melakukan rapat koordinasi tingkat Desa hingga kecamatan yang kemudian akan diketahui semua kendala yang dialami masing-masing daerah dan menjadi rekomendasi untuk tingkat Kabupaten yang nantinya bisa diteruskan ke Propinsi dan Pusat. “Dengan mengetahui secara langsung persoalan dibawah dari para petani, maka tentunya akan diketahui solusi terbaik untuk menyelesaikan,” imbuhnya.
Aktivis Pertanian ini juga menyoroti lemahnya perhatian yang diberikan pemerintah pada petani penggarap maupun para buruh tani yang bekerja. Karena menurutnya, saat ini upah kerja yang diterima mereka sangat minim dan jauh dari Upah Minimum Kabupaten (UMK), pasalnya mereka adalah ujung tombak suksesnya pertanian.
Suprapto mencontohkan, upah kerja untuk para ibu yang bertugas melakukan pemupukan masih berkisar antara Rp 15 ribu hingga Rp 20 ribu, sedangkan untuk pekerja pencangkul berkisar antara Rp 20 ribu hingga Rp 25 ribu yang dalam pekerjaannya memiliki resiko yang cukup tingga misalnya luka atau bahkan sakit.
“Pemerintah saya harapkan juga, membentuk lembaga baru untuk menjamin petani dan buruh tani dengan mengasuransikan mereka dan membentuk lembaga baru dengan nama KPPI (Komisi Perlindungan Petani Indonesia),” tandasnya. [mb7]

Tags: