Mahasiswa HMI Pamekasan sampai tuntunan ke pemerintah Jokowi-JK di gedung DPRD setempat. [syamsudin/bhirawa]
Pamekasan, Bhirawa
Mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pamekasan, menggelar aksi unjuk rasa atas kebijakan pemerintahan Jokowi-Jk yang dinilai mensengsarakan rakyat kecil.
Puluhan orang yang ikut aksi, start di monumen Arek Lancor dengan longmact menuju gedung DPRD Pamekasan. Disepanjang jalan dilalui, Mahasiswa HMI secara bergantian menyuarakan tuntutannya.
Aksi moral di pelataran gedung dewan, Selasa (18/9). Para peserta yang mendapat pengamanan Unit Sabara Polres Pamekasan, diterima Wakil Ketua DPRD, Imam Kusairi dan Ketua Komisi 1 DPRD, Imail. S.H.I, dengan duduk bersila.
Pengunjuk rasa menilai, banyak janji dan komitmen hanya untuk meraup suara. Masih banyak program tertuang di Nawacita masih belum terealisasi. “Kami menuntut pemerintah di rezim Jokowi-JK untuk merealisasikan janji-janjinya. Tanpa harus membuat janji baru justru mensengsarakan rakyat kecil,” ujar seorang peserta aksi.
Beberapa tuntutan yang diserahkan kepada pimpinan dewan untuk disampaikan kepada Presiden RI, Joko Widodo, yaitu 1. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar, 2. Tingginya import, 3. Naiknya harga BBM, 4. Mengenai penggunaan pengeras suara di Masjid dan Muahola, 5. Runtuhnya supremasi hukum dan berkembangnya TKA di Indonesia.
“Kebijakan pemerintah justru tidak pro rakyat. Ini bisa mengancam keutuhan NKRI. Kami minta pemerintah mencabut Surat Edaran Menteri Agama, soal pengeras suara di Masjid dan Mushola,” jelas peserta aksi.
Aksi mendapat pengawalan Presidium HMI Pamekasan ini, akhirnya membubarkan diri dengan tertib. [din]
