HMI Tuntut Cabut Perpres 20/2018 dan Tegakkan Demokrasi

DPRD Surabaya, Bhirawa
Ribuan massa HMI Cabang Surabaya melakukan aksi turun ke jalan di Surabaya, Jumat (21/9/2018). Aksi ini salah satunya menuntut adanya kesigapan pemerintah dalam merespon permasalahan di sektor ekonomi.
“Hingga saat ini Indonesia belum berdikari. Impor mengalami kenaikan di setiap tahun. Dibandingkan tahun 2017, nilai impor kita sudah meningkat 31.56 persen,” kata Andik Setiawan selaku Ketua Umum HMI Cabang Surabaya saat melakukan orasi di depan gedung DPRD Kota Surabaya.
“Bahkan, di tahun 2018, nilai tukar Rupiah hampir menyentuh angka 15 ribu Rupiah. Neraca perdagangan juga terus,” tambahnya.
Selain itu, maraknya Tenaga Kerja Asing (TKA) Indonesia juga turut menjadi tuntutan para massa aksi yang seluruhnya merupakan mahasiswa ini.
“Di Indonesia ada 85.974 TKA, 24 ribu diantaranya berasal dari Tiongkok,” cetus Andik dalam orasinya.
Pada kesempatan kali ini, massa HMI juga menuntut agar diberi kesempatan untuk berdialog bersama jajaran DPRD Kota Surabaya.
“Infonya, para Wakil Rakyat ini sedang melakukan Sidang Paripurna jadi tidak ada kata lain selain menemui kita disini. Betul tidak teman-teman,” kata Andik diiringi seruan para massa aksi.
Sementara itu salah satu pejabat Pemkot Surabaya meminta wartawan agar aksi demo mahasiswa di depan gedung DPRD Kota tidak dipublikasikan.
Belum tau maksud teguran tersebut, yang pasti dari kalangan media h6al tersebut menjadi perhatian serius.
Pasalnya, wartawan memiliki hak tersendiri untuk memberitakan apa yang terjadi di lapangan. Hanya redaksi yang bisa menunda atau membatalkan tulisan wartawan yang akan di muat, melainkan bukan orang pribadi maupun instansi apapun namanya.
Salah satu wartawan yang biasa meliput di DPRD Kota Surabaya yang tidak ingin disebut namanya mengakui, jika dirinya dan teman-teman merasa heran atas atensi pejabat Pemkot Surabaya, yang menyatakan bahwa aksi demo mahasiswa jangan diberitakan atau diekspose.
“Wartawan punya kebebasan menulis, ko kayak orde baru aja melarang wartawan memberitakan aksi demo mahasiswa.”Ujar Trisno, wartawan yang biasa meliput kegiatan DPRD Kota Surabaya di gedung DPRD Kota Surabaya, Jumat (21/09/2018).
Dirinya menambahkan, dalam kapasitas apa pejabat Pemkot Surabaya tersebut menegur wartawan untuk tidak mengekspose aksi demo mahasiswa. [dre]