HMPG Harapkan Impor Garam Ditunda Atau Dikaji

Pemprov Jatim, Bhirawa
Pemerintah Pusat berencana akan melangsungkan impor garam sebesar 3 juta ton. Menilik hal itu, Himpunan Masyarakat Petani Garam (HMPG) Indonesia berharap agar adanya penundaan atau pengkajian kembali terhadap kebijakan impor garam untuk melindungi petani garam.

Ketua HMPG Jatim, Moh Hasan mengatakan, pihaknya meminta untuk keakuratan data itu agar pemerintah juga melakukan upaya monitoring baik yang ada di ladang-ladang rakyat maupun monitoring stok yang ada di pabrikan pabrik pengolahan garam,

Untuk itu, HMPG juga menginginkan adanya data industri-industri yang untuk kebutuhan industrinya bisa menyerap garam rakyat. “Yang mempunyai tugas pemetaan dan pembinaan adalah pemerintah. Tak lain agar garam rakyat itu lambat laun mempunyai daya saing untuk menopang kebutuhan industri,” katanya,

Hasan juga menambahkan, pihaknya juga meminta kepada Pemprov Jatim dalam hal ini Gubernur Jawa TImur agar menolak adanya impor garam untuk keanekaragaman pangan yang masuk ke Jawa Timur. Setidaknya diharapkan agar garam impor tidak sampai turun di Jawa Timur.

“Istilahnya bisa menyelamatkan keterpurukan yang selama ini dirasakan oleh petani garam dengan anjloknya harga dan penyerapannya. Apalagi kini ditengah pandemi, masyarakat petani garam memproduksi garam namun kenyataannya belum mampu menompang kehidupannya,” katanya

Dikatakannya, saat ini di Indonesia masih ada sekitar 2 jutaan ton garam dan di Jawa Timur ada 700 ribu ton garam. Jika tidak ada penyerapan, maka akan merugikan petani garam.

“Harga garam paling tidak Rp550-600, tetapi yang sampai ke petani garam hanya Rp300-350. Padahal petani garam untuk memproduksi garam mengeluarkan Rp400-500. Ini membuktikan juga harga juga harus disesuaikan,” ujarnya. [rac][

Tags: