Indriani Siswati
Tuban, Bhirawa
Perselisihan antara Tim Pemantau Sektor Laut (TPSL) dengan PT Holcim Indonesia TBK, mulai menemui titik terang. Ini setelah perusahaan asal Swiss itu berjanji akan menyelesaikan semua proses administrasi.
Rohmad Hidayat, ketua TPSL membenarkan saat ini masih menyelesaikan proses administrasi pencairan, yang sebelumnya pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Kabupaten Tuban. “Hasil pertemuan tersebut menjadi rekomendasi pembuatan administrasi,” Kata Rohmad Hidayat (10/1)
Tim pemantau ini berharap, Perusahan asal Negara Swiss ini kedepannya lebih transparan, dan komitmen terhadap semua rekan kerjanya. Baik pemantau sektor darat, maupun sektor laut dan selanjutnya akan di jadwalkan pertemuan kembali sekitar minggu kedua bulan ini. “Kami juga turut bertangggung jawab menjaga komunikasi dengan nelayan setempat,” Tambah Rohmad .
Seperti diketahui terdapat keterlambatan pembayaran dana operasional PT Holcim Indonesia Tbk, terhadap TPSL, dan saat ini sudah ada titik terang. Pasca bertemunya kedua belah pihak beberapa waktu lalu, Holcim meminta tim pemantau segera mengurus administrasi pencairan. “Kita menunggu proses administrasi dari tim pemantau,” kata Corperate Communication East Java Holcim, Indriani Siswati ketika dikonfirmasi (10/1).
Pihak managemen PT Holcim Indonesia Tbk juga menyanyangkan adanya keterlambatan pembayaran dana operasional karena perubahan manajemen di internal perusahaan. “Beberapa waktu lalu ada pergantian General Manajer (GM) baru, selain itu, tahap pencairan biaya operasional tidak dapat dilakukan secara langsung, harus melalui lembaga yang ditunjuk oleh perusahaan,” kata Indri Siswati.
Besaran insentif seriap orang untuk tim pemantau laut Rp 150 ribu, kemudian sekali pemantaaun ada tiga unsur yang terlibat meliputi, Rukun Nelayan (RN), Himpunan Nelayan Seluruh Indoensia (HNSI), dan Keamanan Laut Terpadu (Kamladu) terdiri dari, Angkatan Laut, Polisi Air, dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Tuban. [hud]
