Honorer K2 Berharap Rekrutmen P3K Dibatalkan

Foto: ilustrasi

Pemkot Surabaya Buka Lowongan 705 CPNS
Surabaya, Bhirawa
Rencana seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerjasama (P3K) batal dilaksanakan tahun ini disambut gembira tenaga honorer kategori 2 (K2) di Jatim. Sebab, mereka sejatinya tidak mengharapkan adanya rekrutmen P3K.
Koordinator Honorer K2 Jatim Eko Mardiono mengatakan, seleksi P3K lebih baik tidak hanya ditunda, tetapi dibatalkan. Sebab, P3K tidak pernah diharapkan oleh honorer K2. “Seharusnya pemerintah harus memiliki kebijakan khusus terhadap honorer K2. Karena kita sudah mengabdi tidak hanya setahun dua tahun, tetapi minimal 15 tahun,” tutur Eko saat dikonfirmasi kemarin, Rabu (30/10).
Eko mengaku, honorer K2 ini telah ditetapkan sejak mereka bekerja pada 2005. Karena itu, di atas tahun 2005 tidak ada lagi rekrutmen honorer. “Bagi teman-teman di Surabaya P3K sudah tidak diharapkan. Karena sama-sama tidak dapat pensiun dan gajinya sudah mencukupi untuk saat ini,” kata dia. Namun, P3K disebutnya kemungkinan cocok untuk honorer di daerah karena di daerah, gaji honorer diperkirakan ada yang baru sekitar Rp600 ribuan sampe satu juta.
Penundaan ini, disinyalir Eko karena pemerintah daerah belum siap untuk menggaji honorer karena kalau mereka sanggup tidak mungkin saat ini pemerintah daerah menggaji honorer sangat rendah. Seperti di Surabaya saat ini yang sudah menggaji pegawai tidak tetap (PTT) cukup tinggi. “Surabaya sudah punya outsourcing, untuk apa lagi P3K,” ungkap dia.
Di Jatim, keberadaan honorer K2 itu mencapai sekitar 20 ribu orang. Dari jumlah itu, 10 ribu di antaranya berasal dari tenaga pendidik. Selebihnya, honorer K2 juga sebagai tenaga kesehatan, penyuluh pertanian dan PTT lainnya. “Jadi memang harus ada kebijakan khusus. Saat ini kan sudah bergukir revisi UU ASN. Karena memang dalam UU ASN honorer K2 itu tidak dibahas dalam pasal-pasalnya,” kata Eko.
Saat ini, sepanjang masa penundaan rekrutmen P3K tersebut pihaknya terus mengkaji peluang untuk revisi UU ASN. Sebab, revisi UU ASN juga sudah mendapat suray perintah dari Presiden untuk membahas. “Sekarang Kementerian PAN-RB juga sudah diminta untuk membahas DIM ( Daftar Infentaris Masalah) agar dibahas bersama dengan DPR,” pungkas Eko.
Sementara itu Pemkot Surabaya melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Surabaya mengusulkan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) sejumlah 987 formasi. Dari jumlah usulan tersebut, kemudian disetujui 705 formasi.
Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya Febriadhitya Prajatara mengatakan, dari usulan 987 formasi tersebut, terbagi menjadi tiga tenaga yang dibutuhkan. Pertama terdiri dari 241 tenaga kesehatan, 163 tenaga teknis dan 583 tenaga pendidikan. “Tenaga pendidikan untuk guru SD, 404 formasi dan guru SMP 179 formasi,” kata Febriadhitya di Kantor Bagian Humas, Rabu (30/10).
Ia menjelaskan, dari jumlah formasi yang diusukan, Kementerian PAN dan RB menyetujui 705 formasi. Rinciannya yakni, 171 formasi tenaga kesehatan, 106 tenaga teknis, dan 428 tenaga pendidikan. “Jadi untuk tenaga pendidik guru SD total 395 formasi, dan guru SMP 33 formasi,” ujarnya.
Sementara itu, untuk pendaftaran penerimaan CPNS formasi tahun 2019 akan dilakukan serentak secara online melalui laman https://sscasn.bkn.go.id. Untuk itu, pihaknya mengimbau kepada para peminat agar terlebih dahulu memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam pengumuman penerimaan CPNS tahun 2019. “Seleksi CPNS tahun 2019 menggunakan metode Computer Assised Test (CAT) dengan beberapa tahapan seleksi,” terangnya.
Febriadhitya menyebut, tahapan itu diantaranya Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), terdiri dari Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensia Umum (TIU), Tes Karakteristik Pribadi (TKP). Kemudian tes berikutnya adalah Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).
“Nanti jadwal pelaksanaan rekruitmen ini di mulai November untuk pengumuman dan pendaftarannya. Lalu pengumuman integrasi dari nilai SKD dan SKB pada bulan April 2020,” kata dia.
Dari semua tahapan itu, Febriadhitya memastikan, bahwa selama pelaksanaan penerimaan CPNS tahun 2019, peserta tidak dikenakan biaya sepeser pun. Mulai dari pengumuman sampai dengan pengangkatan menjadi PNS semuanya gratis. “Jadi gratis dari awal sampai diangkat menjadi PNS,” imbuhnya.
Kendati demikian, pihaknya berharap kepada masyarakat agar mewaspadai terhadap pihak atau oknum tidak bertanggung jawab yang melakukan tindak pidana penipuan. “Biasanya dengan cara menawarkan jasa dan menjanjikan dapat diterima sebagai CPNS dengan menerima imbalan tertentu atau tidak,” pungkasnya. [tam, iib]

Tags: