Honorer Negeri Dihapus

Pemerintah mulai menyesuaikan pola kepegawaian pemerintahan, sesuai mandatory. Seluruh rekrutmen kepegawaian akan disesuaikan dengan UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Hanya dikenal PNS, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK). Berkonsekuensi terputusnya pegawai honorer jajaran pemerintahan (dan daerah). Padahal masih ribuan pegawai berstatus honorer, tersebar di Pemerintahan Daerah.
Ribuan guru honorer hingga kini cukup sabar (mengabdi belasan tahun di sekolah negeri), bagai antre berharap “di-PNS-kan.” Begitu pula ribuan pegawai honorer di rumah sakit, dan di berbagai OPD (Organisasi Perangkat Daerah) berstatus tak menentu. Selama ini Pemerintah Daerah meng-gaji tenaga honorer bersumber dari APBD. Tetapi rekrutmen-nya di luar jalur tes PPPK. Tenaga honorer konon akan diprioritaskan menjadi pegawai berstatus PPPK.
Pegawai honorer merupakan “warisan” sangat lama rezim terdahulu. Pemerintah menjadikan tenaga honorer (dan PNS, termasuk pegawai BUMN) sebagai alat politik. Struktur ke-pegawai-an jajaran pemerintah sangat “gemuk” disebabkan kelewat banyak personel. Tenaga honorer mulai menjadi masalah ketika rezim berganti. Bersamaan dengan keterbatasan keuangan negara era 1990-an. Beberapa perusahaan negara (BUMN) menjadi persero, sehingga karyawan tidak berstatus PNS.
Jumlah honorer yang sangat banyak menyebabkan pemerintah (dan daerah) memikul beban berat gaji dan upah. Menyelesaikan problem besar, diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS. Hampir seluruh tenaga honorer bidang pendidikan, kesehatan, dan penyuluh, diangkat menjadi PNS. Terutama yang telah berusia tua (maksimal 46 tahun), atau yang telah mengabdi cukup lama.
Namun berdasar PP itu pula, dinyatakan moratorium (penghentian rekrutmen) tenaga honorer. Tercantum pada pasal 8, dinyatakan, “Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, semua Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis … .” Pendataan pegawai honorer dimulai tahun 2005, sedangkan pengangkatan dilaksanakan bertahap, sampai tahun 2009.
Ironisnya, masih banyak pegawai honorer yang “tercecer” tidak terdata. Diklasifikasi sebagai K-2. Sejak saat itu dikenail istilah K-1 yang masuk dalam data, dan memperoleh gaji dari APBN maupun APBD. Sedangkan gaji K-2 disokong “upaya lain” instansi. Dimasukkan dalam nomenklatur belanja barang dan jasa setiap program pemerintahan. Pemerintah melakukan pendataan K-2 pada tahun 2010, dengan pelaksanaan pengangkatan tahun 2015.
Ternyata, jumlah K-2 sangat banyak, melebihi K-1. Pemerintah telah melakukan rekrutmen CPNS khusus K-2 pada tahun 2012 dan tahun 2018. Tetapi tidak cukup formasi menampung seluruh K-2. Ditambah pencabutan moratorium karena PNS yang pensiun. Jumlah pegawai honorer hingga tahun 2019 sangat banyak, tersebar di berbagai instansi pemerintah (pusat), propinsi, serta kabupaten dan kota. Sampai tiada yang sanggup mendata secara baik.
Guru honorer di sekolah negeri mencapai 730 ribu. Serta masih terdapat 430 ribu pegawai honorer di rumah sakit milik pemerintah daerah (dokter, bidan, dan perawat). Tetapi tidak mudah lagi menjadi PNS maupun PPPK. UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN (Aparatur Sipil Negara), bagai palang pintu penertiban. Pasal 99 ayat (1), ditegaskan secara tekstual, bahwa, “PPPK tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS.”
Begitu pula pegawai honorer tidak dapat otomatis menjadi PPPK. Pasal 96 ayat (2) menyatakan, pengadaan calon PPPK dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi PPPK. Realitanya jumlah pegawai honorer bertambah-tambah. Hampir seluruhnya direkrut tanpa seleksi. Konon, hanya berdasar “suka-suka” pejabat eselon dua.
——— 000 ———

Rate this article!
Honorer Negeri Dihapus,5 / 5 ( 1votes )
Tags: